Pemprov Lampung Respon Cepat: Bentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria Menjawab Tuntutan PPRL

Bandar Lampung, (Gnotif. Com) — Pemerintah Provinsi Lampung merespon cepat tuntutan massa aksi yang menuntut pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi digelar oleh Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, Rabu, 24 September 2025. Dalam dialog terbuka di Ruang Abung Balai Keratun Kantor Gubernur, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menerima aspirasi peserta aksi dan menyatakan keseriusan Pemprov Lampung untuk segera membentuk tim yang dimaksud.

Respon Pemerintah: Pembentukan Tim sebagai Jawaban

Pada pertemuan tersebut, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan bahwa arahan pembentukan tim berasal dari Gubernur Lampung dan akan melibatkan berbagai unsur terkait untuk menjamin penyelesaian konflik agraria yang adil, cepat, dan komprehensif.

"Sesuai arahan dari pak gubernur, saya menerima aksi massa bersama pak sekda dan stakeholder terkait. Kami merespon dari harapan masyarakat — sesuai tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur ini memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan tadi," tegas Jihan.

Wagub menjelaskan bahwa keanggotaan tim nantinya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat termasuk petani dan buruh. Ia menegaskan proses pembentukan akan dilakukan dengan koordinasi intensif dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Anggotanya tentu yang terkait dengan hal tersebut, dari Pemprov, BPN kemudian stakeholder yang terkait juga dari perwakilan masyarakat dalam hal ini petani dan juga buruh. Kami akan kerjakan secepatnya tentu dengan koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri," jelasnya.

Aspirasi Massa: Bukan Sekadar Janji

Korlap Aksi dan Ketua PPRL, Yohanes Joko Purwanto, menyatakan bahwa pembentukan tim harus bersifat substantif dan tidak hanya sekadar memenuhi formalitas birokrasi. Menurut Yohanes, keberadaan tim yang multi-sektor dan komprehensif adalah kunci agar penyelesaian sengketa agraria tidak berputar-putar dalam labirin birokrasi yang memakan waktu bertahun-tahun.

"Kami PPRL bersepakat bahwa kita minta Pemprov membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Agraria sehingga tidak harus melalui mekanisme birokrasi yang rumit. Dengan tim penyelesaian konflik agraria yang unsurnya lengkap multi sektor, kami tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Teman-teman berjuang bukan hanya hari ini tetapi sudah bertahun-tahun," ucap Yohanes.

Selain menuntut pembentukan tim, para peserta aksi juga meminta langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan terhadap petani. Mereka mengingatkan bahwa kekerasan terhadap petani masih kerap terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia dan berpotensi muncul di Lampung jika tidak ada tindakan preventif yang tegas.

"Untuk gambaran, kekerasan pada petani di daerah lain itu ada dimana-mana. Alhamdulillah di Provinsi Lampung tidak sampai seperti itu. Tapi itu tidak mungkin tidak akan terjadi di Provinsi Lampung, sangat mungkin kalau tidak ada upaya yang komprehensif, yang menyeluruh dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyelesaikan ini," tegas Yohanes.

Suara Komunitas Lain: Formaster dan Serikat Buruh

Suyatno, Koordinator Forum Masyarakat Register (Formaster) Lampung Selatan, menyatakan bahwa pembentukan tim fasilitasi dapat menjadi sarana komunikasi yang kondusif untuk menyelesaikan sengketa agraria. Menurutnya, perantara yang dipercaya dan mekanisme yang jelas akan mengurangi eskalasi konflik serta mencegah tindakan represif yang merugikan masyarakat.

Indra Gunawan dari Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia - Konfederasi Serikat Nasional (FPSBI-KSN) menyampaikan apresiasi atas tindakan cepat Pemprov yang menerima aspirasi massa secara langsung.

"Untuk aksi hari ini, syukur Alhamdulillah berjalan dengan lancar damai walaupun terik mataharinya panas tetapi hati dari para massa aksi itu tetap dingin dan adem. Respon dari pemerintah provinsi cukup kami apresiasi hari ini karena tidak perlu berlama-lama, hari ini kami diterima dengan baik," ujar Indra.

Indra berharap ke depan Pemprov Lampung dapat lebih proaktif mendorong penyelesaian konflik agraria sehingga tidak ada lagi petani yang kehilangan akses atas sumber kehidupannya dan menjadi korban ketidakadilan agraria.

Latar Belakang Konflik Agraria di Lampung

Konflik agraria di Lampung memiliki akar panjang: tumpang tindih hak guna lahan, ketimpangan akses terhadap sertifikasi tanah, serta persoalan perizinan dan alih fungsi lahan untuk kepentingan industri dan perkebunan. Dalam beberapa kasus, masyarakat lokal — khususnya petani kecil — berhadapan dengan korporasi pemegang konsesi atau kebijakan tata ruang yang tidak pro-rakyat.

Persoalan ini diperparah oleh ketiadaan data kepemilikan lahan yang akurat, lemahnya pelaksanaan redistribusi tanah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sering kali memakan waktu panjang. Akibatnya, ketidakpastian hukum atas kepemilikan lahan menimbulkan konflik berkepanjangan, intimidasi, dan berpotensi mengganggu ketentraman masyarakat.

Oleh karena itu, pembentukan tim fasilitasi yang mampu mengintegrasikan data, memediasi antar pihak, dan merekomendasikan langkah-langkah pemerintahan yang konkret dinilai sangat diperlukan.

Apa Itu Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria?

Tim fasilitasi adalah wadah multi-stakeholder yang memiliki fungsi mediasi, verifikasi fakta lapangan, penyusunan rencana penyelesaian, dan pemantauan implementasi solusi. Tim ini idealnya memiliki keanggotaan yang mewakili:

• Perwakilan Pemerintah Provinsi (Bappeda, Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan, dll.)
• Badan Pertanahan Nasional (BPN)
• Perwakilan pemerintah kabupaten/kota terkait
• Perwakilan masyarakat terdampak (kelompok tani, kepala desa, tokoh adat)
• Perwakilan serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil
• Perwakilan penegak hukum (untuk aspek hukum dan perlindungan)
• Ahli agraria, akademisi, dan lembaga pemantau independen

Peran tim tidak menggantikan proses hukum yang sah, melainkan memfasilitasi dialog dan solusi administratif serta kebijakan yang dapat mengurangi ketegangan dan membuka jalan penyelesaian yang berkeadilan.

Langkah Teknis yang Perlu Dijalankan Pemprov Lampung

Berdasarkan pernyataan Wagub dan aspirasi massa, berikut adalah langkah-langkah teknis yang sebaiknya dilakukan oleh Pemprov Lampung untuk membuat Tim Fasilitasi efektif:

1. Perumusan SK Pembentukan Tim: Tetapkan dasar hukum melalui Surat Keputusan Gubernur yang jelas memuat tugas, kewenangan, mekanisme kerja, dan batas waktu kerja tim.
2. Penentuan Keanggotaan yang Representatif: Pastikan keterwakilan masyarakat terdampak, BPN, instansi teknis, serta organisasi sipil diatur secara proporsional.
3. Inventarisasi Konflik dan Mapping Lahan: Lakukan kajian cepat dan peta konflik untuk mengetahui lokasi prioritas kasus yang membutuhkan intervensi segera.
4. Pembuatan Mekanisme Mediasi dan Rujukan Hukum: Rumuskan prosedur mediasi, mekanisme rujukan jika perlu penegakan hukum, serta indikator keberhasilan penyelesaian.
5. Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat: Sertakan pendamping hukum dan teknis bagi petani agar mereka tidak berada dalam posisi lemah saat berhadapan dengan pihak lain.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Publikasikan laporan berkala mengenai progres penyelesaian sebagai bentuk akuntabilitas publik.
7. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat: Koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian terkait untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan sumber daya bila diperlukan.

Potensi Dampak Positif Bila Dijalankan dengan Benar

Jika Tim Fasilitasi bekerja efektif dan berintegritas, beberapa dampak positif yang diharapkan antara lain:

• Penurunan angka eskalasi konflik agraria dan potensi kekerasan di lapangan.
• Peningkatan rasa keadilan masyarakat terhadap tata kelola lahan.
• Perbaikan kesejahteraan petani melalui kebijakan redistribusi atau pengakuan akses lahan yang jelas.
• Percepatan penyelesaian klaim lahan sehingga investasi dan kegiatan ekonomi berjalan berimbang antara kepentingan rakyat dan korporasi.
• Terbangunnya mekanisme preventif yang mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

Tantangan yang Harus Dihadapi

Meskipun pembentukan tim mendapat sambutan positif, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi:

• Kompleksitas Data: Ketiadaan data lahan yang komprehensif dan terintegrasi sering menjadi penghambat utama.
• Konflik Kepentingan: Benturan antara kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal memerlukan kemampuan mediasi yang kuat.
• Waktu dan Sumber Daya: Penyelesaian konflik yang mendalam memerlukan sumber daya manusia, waktu, dan anggaran yang tidak sedikit.
• Kepercayaan Publik: Masyarakat harus diyakinkan bahwa tim bukan sekadar alat legitimasi; transparansi dan hasil nyata akan menentukan kredibilitas tim.

Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan komitmen politik, dukungan anggaran, serta kemauan untuk membuka data dan melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai pengawas proses.

Rekomendasi Langsung dari Para Aktivis

Dalam pertemuan, para aktivis dan perwakilan massa juga menyampaikan rekomendasi praktis yang bisa mempercepat penyelesaian:

• Segera melakukan inventarisasi kasus prioritas dan menetapkan tenggat waktu penyelesaian untuk kasus-kasus tersebut.
• Menyediakan layanan pendampingan hukum gratis untuk petani yang bersengketa.
• Menetapkan mekanisme kompensasi sementara bagi warga yang kehilangan akses lahan selama proses penyelesaian.
• Membuka ruang dialog publik berkala untuk memantau implementasi rekomendasi tim.

Rekomendasi-rekomendasi ini menggambarkan kebutuhan praktis di lapangan yang jika direspons dapat memberikan solusi cepat sekaligus membangun kepercayaan masyarakat.

Momentum Hari Tani: Tuntutan yang Berakar pada Sejarah

Peringatan Hari Tani Nasional dipilih sebagai momen aksi bukan tanpa alasan. Hari Tani menjadi simbol perjuangan petani untuk keadilan agraria dan pengakuan atas hak atas tanah. Aksi PPRL pada 24 September 2025 bukan sekadar tuntutan administratif; ia merupakan lanjutan dari perjuangan lama kaum tani yang menuntut kepastian hukum, akses lahan, dan kesejahteraan agraria.

Dalam konteks ini, respons cepat Pemprov Lampung menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa pemerintahan daerah mendengar dan bersedia bertindak. Namun kunci keberhasilan adalah eksekusi dan keberlanjutan tindakan — bukan semata pengumuman pembentukan tim.

Catatan untuk Publik: Apa yang Perlu Diikuti Warga

Bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan ini, ada beberapa hal praktis yang bisa dilakukan:

• Memantau pembentukan SK atau peraturan Gubernur yang mengatur Tim Fasilitasi.
• Terlibat aktif dalam proses mapping dan verifikasi bila diminta oleh tim.
• Mencatat dan menyimpan bukti kepemilikan atau penggunaan lahan untuk memperkuat klaim di proses mediasi.
• Menghubungi organisasi pendamping atau LSM yang kredibel untuk mendapatkan bantuan advokasi atau pendampingan hukum.

Respons Pemerintah: Langkah Konkret Berikutnya

Dari pernyataan resmi, langkah-langkah awal yang diindikasikan Pemprov Lampung meliputi:

• Koordinasi segera dengan BPN dan Kemendagri untuk menentukan kerangka kelembagaan tim.
• Rapat teknis dengan pemangku kepentingan daerah guna menyusun daftar prioritas kasus.
• Penyusunan mekanisme pelaporan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan penyelesaian konflik.

Pemprov juga menyatakan komitmen untuk menyampaikan hasil konsolidasi awal kepada publik sebagai bukti akuntabilitas.

Analisis Singkat: Mengapa Respons Cepat Ini Penting?

Respons cepat dari pemerintah daerah memiliki beberapa implikasi strategis. Pertama, meredam potensi eskalasi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kedua, menunjukkan kemauan politik yang dapat membuka ruang dialog untuk perubahan kebijakan. Ketiga, menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertanahan yang transparan dan berpihak pada masyarakat kecil.

Namun, tanpa langkah-langkah konkret dan terukur, respons cepat hanya akan menjadi simbol belaka. Oleh karena itu, publik dan organisasi masyarakat harus terus mengawal implementasi agar tujuan keadilan agraria benar-benar tercapai.

Penutup

Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria oleh Pemerintah Provinsi Lampung merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. Aksi PPRL pada peringatan Hari Tani Nasional 24 September 2025 berhasil memaksa ruang publik dan pemerintahan untuk berhadapan langsung dengan persoalan yang selama ini menggerogoti kehidupan petani.

Namun, tugas terberat adalah menjalankan janji itu dengan integritas, transparansi, dan keberlanjutan. Jika tim benar-benar bekerja profesional, melibatkan semua pihak terkait, serta menyediakan mekanisme mediasi dan perlindungan yang kuat bagi petani, maka Lampung berpeluang menjadi contoh provinsi yang mampu menyelesaikan konflik agraria secara damai dan berkeadilan.

Untuk itu, masyarakat diminta tetap kritis dan aktif mengawasi jalannya proses. Pemerintah daerah juga harus segera menuntaskan detail pelaksanaan, termasuk regulasi pelaksana (seperti SK Gubernur), komposisi tim, peta konflik prioritas, serta mekanisme laporan publik yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat luas.

Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.

Redaksi Gnotif. Com