Berita

Breaking News

Bupati Saleh Asnawi Sampaikan Rancangan KUA-PPAS Tanggamus 2026, Fokus pada Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

TANGGAMUS, (Gnotif. Com) — Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus yang digelar Senin, 6 Oktober 2025. Agenda tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, karena menentukan arah kebijakan dan prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Tanggamus berlangsung di Gedung DPRD setempat dengan suasana penuh khidmat. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Tanggamus, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Tanggamus, serta tokoh masyarakat, akademisi, dan insan pers yang turut meliput jalannya sidang paripurna tersebut.

Dalam kesempatan itu, Bupati Tanggamus Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H. menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta berlandaskan prinsip money follows program. Pendekatan ini menekankan bahwa alokasi anggaran harus diarahkan kepada program-program prioritas yang memiliki manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Artinya, hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang akan dialokasikan anggaran, bukan sekadar karena tugas dan fungsi perangkat daerah,” ujar Bupati Saleh dalam sambutannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menghindari pola penganggaran yang hanya bersifat administratif tanpa mempertimbangkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tema Pembangunan 2026: Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Jadi Fokus Utama

Bupati Saleh Asnawi menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2026 adalah “Peningkatan Infrastruktur untuk Penguatan Ketahanan Pangan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.” Tema ini dipilih sebagai respons terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk kebutuhan peningkatan konektivitas wilayah, stabilitas ekonomi, serta penguatan sektor pangan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur tidak hanya dimaknai sebatas pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga meliputi infrastruktur sosial, digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat mendukung transformasi ekonomi daerah secara menyeluruh.

“Kita ingin membangun Tanggamus yang tangguh, berdaya saing, dan mandiri. Infrastruktur yang kuat akan menjadi fondasi bagi ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM,” jelasnya.

Lima Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

Dalam paparannya, Bupati Saleh merinci lima prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2026, yaitu:

  1. Penguatan kualitas manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan. Pemerintah akan melanjutkan program beasiswa pendidikan, peningkatan sarana sekolah, serta pemerataan tenaga kesehatan hingga pelosok kecamatan.
  2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kecil menengah. Program pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi UMKM juga akan diperluas.
  3. Pemerataan infrastruktur yang berkeadilan. Pemerintah berkomitmen memperbaiki jalan desa, jembatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
  4. Peningkatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta peningkatan profesionalisme ASN. Pemerintah daerah berupaya mewujudkan birokrasi yang cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
  5. Peningkatan kamtibmas dan pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, serta pengembangan energi terbarukan di wilayah pedesaan.

Kelima prioritas tersebut, lanjut Bupati, disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun sebelumnya serta masukan dari masyarakat melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik. Dengan demikian, setiap program yang diusulkan memiliki dasar kebutuhan riil masyarakat dan arah pembangunan yang konsisten dengan visi daerah.

Proyeksi Anggaran: Pendapatan Daerah Capai Rp1,65 Triliun

Pada kesempatan yang sama, Bupati Saleh Asnawi memaparkan proyeksi keuangan daerah untuk tahun 2026. Menurutnya, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp1,65 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,67 triliun. Sementara itu, pembiayaan daerah secara total mencapai Rp19,85 miliar, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp65 miliar bersumber dari pinjaman Bank Lampung, serta pengeluaran pembiayaan Rp45,14 miliar yang digunakan untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

“Dengan kondisi tersebut, rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026 tetap berada dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” jelas Bupati Saleh.

Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas fiskal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi sektor pajak dan retribusi, tanpa membebani masyarakat.

“Kita akan terus memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD dan efisiensi belanja. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.

Kolaborasi Pemerintah dan DPRD dalam Pembahasan Anggaran

Bupati Saleh juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus atas kerja sama, sinergi, dan dukungan dalam proses penyusunan rancangan KUA-PPAS tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari harmonisasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan.

“Terima kasih kepada DPRD yang telah menerima penyampaian rancangan ini. Selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran, TAPD, dan perangkat daerah sebelum disepakati menjadi pedoman penyusunan APBD 2026,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan bahwa pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan proses strategis untuk memastikan agar setiap program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Menjaga Konsistensi dengan RPJMD dan Program Nasional

Lebih lanjut, Bupati Saleh menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026 disusun dengan tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung dan pemerintah pusat.

Hal ini penting agar program-program daerah dapat terintegrasi dengan kebijakan nasional, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

“Kita ingin agar setiap kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, peningkatan ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi,” kata Bupati.

Ia juga menambahkan bahwa Tanggamus memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang perlu dioptimalkan melalui dukungan infrastruktur dan akses pasar. Pemerintah daerah akan terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi lokal.

Partisipasi Masyarakat Jadi Kunci Keberhasilan

Selain dukungan antar-lembaga, Bupati Saleh menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan pembangunan. Menurutnya, pembangunan yang partisipatif akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan diterima luas oleh masyarakat.

“Kami ingin masyarakat ikut mengawal proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Kritik dan masukan yang membangun sangat kami butuhkan untuk memastikan bahwa arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada rakyat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Tanggamus berkomitmen memperkuat mekanisme transparansi publik melalui penyediaan data dan informasi pembangunan yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Arah Pembangunan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Bupati menegaskan bahwa visi pembangunan Tanggamus tahun 2026 diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah pedesaan, pesisir, dan pegunungan.

“Kita ingin tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Semua warga, baik di kota maupun desa, harus merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga akan memperluas program padat karya dan pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Penutup dan Pesan Optimisme

Menutup sambutannya, Bupati Saleh menyampaikan pesan optimisme bahwa Kabupaten Tanggamus akan terus berkembang dengan dukungan semua pihak. Ia berharap seluruh elemen pemerintahan, DPRD, dan masyarakat bersatu padu dalam mewujudkan visi pembangunan 2026.

“Mari kita wujudkan pembangunan Tanggamus yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Dengan kerja keras dan kebersamaan, kita pasti bisa,” pungkasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati menutup dengan pantun yang disambut tepuk tangan hadirin:

“Terima kasih anggota dan pimpinan,
DPRD laksanakan fungsi anggaran dan pengawasan.
Di sidang ketiga DPRD makin berperan,
Tahun 2026 kita kebut pembangunan.”

Rapat paripurna tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara penyampaian rancangan KUA-PPAS 2026, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam forum Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dengan disampaikannya rancangan ini, Pemerintah Kabupaten Tanggamus menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat fondasi pembangunan daerah, serta memastikan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

(ADV)

0 Komentar

© Copyright 2022 - Gnotif