BANDAR LAMPUNG, Gnotif. Com) — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, Kamis (02/10/2025). Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menjalankan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Mirza menyoroti pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SPPG agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang membahayakan penerima manfaat. Ia menegaskan, selama tujuh bulan pertama program ini berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi (MBG) telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung.
"Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun, pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP," ujar Gubernur di sela peninjauan.
Kedisiplinan Pelaksana Jadi Kunci
Menurut Gubernur, temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan gizi. Ia menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan.
"Kami ingin menekankan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna," katanya.
Peninjauan ini juga dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta sejumlah pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, BP POM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka untuk memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, hingga pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan.
Kolaborasi Lintas Instansi
Gubernur Mirza menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat.
Ia juga menekankan bahwa peran guru, kepala sekolah, serta perangkat desa menjadi penting untuk mendukung pengawasan distribusi makanan bergizi. Hal ini untuk memastikan anak-anak yang menjadi sasaran program benar-benar mendapatkan manfaat gizi yang sesuai dengan standar.
Pengelolaan Bahan Baku dan Proses Penyimpanan
Dalam peninjauan, Gubernur juga menyoroti pengelolaan bahan baku. Menurut laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan yang tidak tepat. Untuk itu, ia meminta BP POM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
"Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi kita belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BP POM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, Insya Allah tidak akan ada masalah," ucap Gubernur.
Kedisiplinan tenaga dapur juga dinilai sangat berpengaruh. Pelatihan berkelanjutan perlu diberikan agar para petugas dapur memahami betul standar keamanan pangan, mulai dari sanitasi, cara menyimpan bahan makanan, hingga proses memasak yang higienis.
Pengecekan Air dan Pengolahan Limbah
Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, melalui Dinas DLH, Gubernur melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah di SPPG Rajabasa.
Dari hasil pengecekan diketahui kulitas air di SPPG Rajabasa Musi Raya telah memenuhi standar. Sementara untuk limbah makanan yang dihasilkan dapur tersebut diolah menjadi pupuk organik cair yang kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
Menurut Gubernur, program pengolahan limbah ini menjadi bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian tersebut dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku. "Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG, ekonominya berputar," ujarnya.
Potensi Circular Economy dari Limbah MBG
Gubernur juga mengapresiasi inisiatif Dinas Lingkungan Hidup yang memprakarsai pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Ia menilai program ini akan memberi manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
"Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal," ucap Gubernur.
Program ini juga bisa memperkuat ketahanan pangan lokal karena masyarakat dapat memanfaatkan pupuk organik cair tersebut untuk tanaman sayuran, cabai, hingga buah-buahan. Hasil pertanian kemudian dapat dijual kembali atau dipasok ke dapur SPPG, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan.
Kualitas Bahan Baku Dijaga Ketat
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya, Lucyani Putri Wulandari, menambahkan pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Ia mengungkapkan, pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar. "Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar," ujarnya.
Langkah ini membuktikan keseriusan pengelola dapur dalam memastikan makanan bergizi yang disajikan untuk anak-anak benar-benar aman dan layak konsumsi.
Kunjungan ke Sekolah Penerima MBG
Setelah meninjau SPPG Rajabasa, Gubernur Mirza melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia sempat berbincang dengan guru dan murid kelas VII dan IX yang sedang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan yang mereka terima dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Guru-guru di sekolah tersebut juga mengapresiasi program MBG karena dirasakan membantu meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Anak-anak menjadi lebih semangat mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizi mereka terpenuhi dengan baik.
Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung
Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Jika pengawasan protokol terus diperketat dan konsep circular economy berjalan, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah provinsi berencana memperluas program pelatihan tenaga dapur dan memperbanyak kerja sama dengan pihak swasta maupun koperasi desa. Hal ini dilakukan agar kualitas layanan gizi semakin baik dan masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih luas.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pengawasan bahan baku, distribusi makanan, hingga pemanfaatan limbah menjadi pupuk, Lampung berupaya menjadi provinsi percontohan dalam implementasi program MBG yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Lampung
0 Komentar