Lampung Utara – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi menyatakan keraguan serius terhadap integritas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kotabumi, Sudirman Jaya, dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP), Beni Umayah. Pernyataan keras ini muncul setelah jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengungkap jaringan kejahatan yang diduga kuat dikelola dari dalam Lapas Kotabumi. Fakta ini dengan cepat menjadi sorotan publik melalui berbagai media arus utama dan media sosial. Rabu (01/10/2025).
Menurut Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan HMI Cabang Kotabumi, Yudi Rahman, dugaan keterlibatan oknum internal Lapas sangat kuat. Ia menilai mustahil aktivitas ilegal semacam itu bisa berlangsung lama tanpa keterlibatan pihak dalam, apalagi Lapas memiliki sistem pengamanan berlapis dengan akses satu pintu.
“Kami melihat adanya indikasi kuat bahwa tidak hanya terjadi pembiaran, tetapi justru adanya dugaan bahwa oknum di dalam Lapas, termasuk Kalapas dan KPLP, menjadi aktor utama dalam pengelolaan kejahatan tersebut. Kami akan segera bersurat kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM untuk mendesak investigasi menyeluruh terhadap kasus ini,” tegas Yudi di hadapan awak media.
Promosi Jabatan yang Curi Perhatian
Yang memicu kecurigaan lebih lanjut, hanya beberapa jam setelah kasus ini mencuat ke publik, Kalapas Sudirman Jaya dan KPLP Beni Umayah justru mendapat promosi jabatan dan dipindahkan ke Lapas lain. Langkah cepat ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kinerja serta transparansi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Dirjenpas) Lampung.
“Mengapa ketika muncul dugaan kejahatan berat justru para pimpinan ini dipindahkan dan dipromosikan? Bukannya diperiksa atau dinonaktifkan. Ini mencurigakan dan sangat merusak kepercayaan publik,” tambah Yudi.
Tanggapan Pihak Lapas
Firman, Humas Lapas Kelas IIA Kotabumi, menyatakan bahwa Kalapas dan KPLP tidak terlibat dalam kejahatan yang diungkap Polda Lampung. Namun, HMI menilai pernyataan tersebut janggal. Menurut mereka, mustahil barang-barang terlarang seperti narkoba, ponsel, dan alat komunikasi bisa masuk ke dalam Lapas tanpa keterlibatan pihak internal.
“Lapas memiliki pengamanan berlapis. Jika ada barang terlarang atau aktivitas ilegal berlangsung di dalamnya, sangat besar kemungkinan ada pembiaran atau kolusi dari petugas yang seharusnya bertanggung jawab,” ujar Yudi menanggapi bantahan pihak Lapas.
Rencana Aksi Mahasiswa
HMI Cabang Kotabumi menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa damai dalam waktu dekat, baik di depan Lapas Kotabumi maupun di kantor Kanwil Kemenkumham Lampung. Tak berhenti di situ, mahasiswa juga akan melanjutkan aksi ke Jakarta untuk menekan pemerintah pusat agar turun tangan.
“Negara ini harus dibersihkan dari oknum berseragam yang menyalahgunakan jabatan. Jika dibiarkan, praktik seperti ini akan menjadi racun bagi masa depan bangsa,” pungkas Yudi.
Surat Resmi untuk Presiden dan Menteri
Sebagai bentuk keseriusan, HMI akan melayangkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Komisi III DPR RI. Surat ini akan memuat laporan dugaan keterlibatan oknum pejabat Lapas serta desakan untuk dilakukan investigasi terbuka dan menyeluruh.
HMI juga menuntut reformasi besar-besaran dalam tubuh pemasyarakatan, mulai dari audit keuangan, evaluasi petugas, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan.
Kejahatan di Balik Jeruji: Masalah Nasional
Kasus Lapas Kotabumi hanyalah puncak gunung es. Di berbagai daerah lain, praktik serupa juga kerap terungkap: peredaran narkoba dari dalam penjara, pungutan liar, hingga jaringan penipuan daring. Semua ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan Lapas di Indonesia.
Sejumlah pakar hukum menilai bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya integritas pejabat, dan budaya korupsi menjadi akar persoalan. Lapas yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru berubah menjadi ladang subur praktik kejahatan.
Reformasi Sistem Pemasyarakatan
HMI menegaskan perlunya reformasi total. Mereka menyerukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan rotasi besar-besaran, menindak pejabat yang terindikasi terlibat mafia Lapas, serta menyiapkan sistem transparansi baru agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
“Jika Presiden dan Menteri tidak tegas, kasus semacam ini akan terus berulang. Kami mahasiswa tidak akan tinggal diam,” ucap Yudi menegaskan komitmen mereka.
Kronologi Pengungkapan Kasus
Polda Lampung melakukan investigasi intensif terhadap dugaan aktivitas ilegal yang dikendalikan dari dalam Lapas Kotabumi. Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan, penggunaan ponsel oleh narapidana, hingga jaringan komunikasi terlarang yang mengarah pada dugaan keterlibatan pejabat internal.
Dalam penggerebekan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa ponsel, kartu ATM, hingga catatan transaksi. Fakta ini memperkuat indikasi bahwa kejahatan di dalam Lapas berjalan sistematis dan mendapat perlindungan dari oknum berseragam.
Respon Publik
Masyarakat luas, terutama di media sosial, ramai membicarakan kasus ini. Tagar #BersihkanLapas dan #StopMafiaLapas sempat trending di wilayah Lampung. Warganet mendesak agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat Lapas yang terlibat.
“Kalau aparat yang salah, hukumannya harus lebih berat. Jangan hanya dipindahkan,” tulis seorang netizen di Twitter.
Catatan Akhir
Sampai berita ini diturunkan, Kalapas Sudirman Jaya dan KPLP Beni Umayah belum memberikan tanggapan resmi. Publik kini menunggu apakah pemerintah pusat akan mengambil langkah tegas ataukah kasus ini hanya akan berakhir seperti kasus-kasus sebelumnya, sekadar mutasi jabatan tanpa kejelasan hukum.
Kasus Lapas Kotabumi menjadi ujian bagi Presiden dan Menteri Hukum dan HAM: beranikah mereka melakukan reformasi besar-besaran, atau akan membiarkan praktik mafia Lapas terus berulang?
(Tim Gnotif)
Kelas IIA Kotabumi.){kind=link}
0 Komentar