Press Release Nomor: 724 / X / HUM.6.1.1./ 2025/ Bidhumas
Minggu, 5 Oktober 2025
Jakarta – Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kepada Polri atas berbagai upaya yang dilakukan untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai bahwa Polri mampu mengelola Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan standar tinggi, sehingga dapat menjadi contoh tata kelola pelayanan publik yang baik di Indonesia.
Apresiasi ini diberikan bukan tanpa alasan. Sejak digagas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah telah menjadi salah satu langkah konkret dalam mengatasi masalah gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Polri yang selama ini dikenal sebagai institusi penegak hukum ternyata mampu mengambil peran lebih jauh, yaitu menjadi motor penggerak keberhasilan program sosial nasional.
Keterlibatan Polri dalam Program MBG
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam keterangannya menyebut bahwa keterlibatan Polri dalam pengelolaan SPPG adalah bukti nyata komitmen kepolisian untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Polri tidak hanya menjalankan tugas pokoknya dalam bidang keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga menjadi pelopor dalam membantu kebijakan sosial pemerintah.
“Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG berstandar tinggi,” ujar Habiburokhman, Minggu (5/10/25).
Keterlibatan Polri ini dipandang sebagai wujud nyata bahwa reformasi Polri yang selama ini digaungkan benar-benar berjalan. Dari hanya sekadar aparat penegak hukum, kini Polri hadir dalam bentuk pelayanan kemanusiaan yang lebih luas dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
SPPG Polri Tersebar di Seluruh Indonesia
Dalam laporannya, Habiburokhman menyebutkan bahwa SPPG yang berada di bawah naungan Polri telah mencapai lebih dari 600 unit di seluruh Indonesia. Angka ini membuktikan bahwa Polri sangat serius dalam memastikan program MBG berjalan optimal dan menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah pelosok.
Dari pemantauan yang dilakukan selama ini, tidak ditemukan adanya laporan keracunan atau masalah kesehatan lain dari makanan yang dihasilkan SPPG Polri. Hal ini tentu menjadi catatan positif, sebab salah satu tantangan terbesar dalam program penyediaan makanan massal adalah memastikan mutu dan kualitas yang tetap terjaga.
Standar Ketat dalam Pengelolaan
Salah satu kunci keberhasilan Polri dalam mengelola SPPG adalah penerapan standar ketat dalam setiap tahap pengolahan makanan. Menurut penjelasan Habiburokhman, setiap makanan melalui dua tahap uji kualitas. Pertama adalah rapid test untuk mendeteksi potensi bahaya, dan kedua adalah pemeriksaan organoleptik yang mencakup aspek bau, rasa, tekstur, hingga penggunaan reagen untuk mendeteksi kandungan berbahaya.
Dengan sistem pengawasan ganda ini, potensi kerusakan atau kontaminasi pada makanan bisa terdeteksi sejak dini. Tidak heran jika hingga saat ini tidak ada laporan keracunan dari SPPG Polri. Inovasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa standar yang diterapkan Polri sangat mungkin dijadikan acuan bagi lembaga lain dalam mengelola program serupa.
“Dengan standar ini, kasus keracunan bisa ditekan bahkan dihentikan,” tegas Habiburokhman.
Dorongan Menjadi Standar Nasional
Melihat keberhasilan yang sudah dicapai, Komisi III DPR RI mendorong agar tata kelola SPPG Polri dijadikan acuan nasional. Menurut Habiburokhman, tata kelola yang berstandar tinggi ini dapat membantu pemerintah dalam menekan potensi masalah gizi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Jika standar ini dijadikan patokan nasional, maka bukan tidak mungkin kasus-kasus keracunan makanan massal yang kerap terjadi di sejumlah daerah dapat diminimalisir. Lebih jauh lagi, penerapan standar SPPG Polri dapat membantu menciptakan sistem pelayanan sosial yang lebih profesional, akuntabel, dan terukur.
Peran Polri di Masa Krisis
Apresiasi ini juga tidak lepas dari rekam jejak Polri dalam selalu hadir di tengah masyarakat pada masa-masa kritis. Sebut saja saat pandemi Covid-19, Polri berperan aktif dalam mendukung penanganan krisis dengan mendistribusikan bantuan sosial, menjaga ketertiban penerapan protokol kesehatan, hingga membantu dalam proses vaksinasi massal.
Pengalaman inilah yang kemudian menjadi modal penting bagi Polri dalam mengelola SPPG. Dengan pengalaman menghadapi situasi kritis, Polri terbukti mampu membangun sistem yang tangguh, adaptif, dan selalu berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Polri selalu hadir di saat kritis dan memberi kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara. Ini bentuk nyata reformasi Polri yang terus berjalan,” ungkap Habiburokhman.
SPPG Sebagai Wujud Kehadiran Negara
Program SPPG Polri adalah bukti nyata hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, yaitu gizi dan kesehatan. Dalam konteks pembangunan nasional, pemenuhan gizi masyarakat adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi unggul. Polri, dengan dukungan penuh dari pemerintah, telah mengambil peran strategis dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
SPPG yang tersebar di berbagai daerah memperlihatkan bagaimana Polri menjangkau hingga ke tingkat akar rumput. Dengan demikian, masyarakat di pelosok pun bisa merasakan kehadiran negara secara nyata melalui akses makanan bergizi yang aman dan berkualitas.
Apresiasi Sebagai Modal Sinergitas
Apresiasi yang diberikan Komisi III DPR RI terhadap Polri tentu tidak hanya menjadi pengakuan, tetapi juga menjadi modal penting dalam memperkuat sinergitas antara lembaga legislatif dan aparat penegak hukum. Hal ini membuktikan bahwa kerja sama lintas lembaga adalah kunci dalam keberhasilan implementasi program pemerintah.
Bagi Polri sendiri, apresiasi ini menjadi dorongan moral untuk terus memperluas jangkauan SPPG dan meningkatkan standar pelayanan. Harapannya, di masa depan, jumlah SPPG Polri dapat ditingkatkan hingga mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Penutup
Keberhasilan Polri dalam mengelola SPPG adalah sebuah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan lebih dari 600 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, tanpa adanya laporan keracunan, serta standar ketat dalam pengelolaan makanan, Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang adaptif, profesional, dan dekat dengan masyarakat.
Komisi III DPR RI melalui Ketua Habiburokhman telah menyampaikan apresiasi resmi, yang sekaligus menjadi pengakuan terhadap peran Polri dalam mendukung program sosial pemerintah. Dengan adanya dorongan agar tata kelola SPPG Polri dijadikan acuan nasional, maka di masa depan kita berharap kualitas pelayanan publik dalam bidang gizi semakin meningkat.
Apresiasi ini juga menegaskan bahwa reformasi Polri terus berjalan. Dari penegakan hukum, pengamanan, hingga pelayanan sosial, Polri selalu hadir memberikan kontribusi maksimal. Semoga keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagi seluruh elemen bangsa untuk terus bersinergi demi Indonesia yang sehat, kuat, dan sejahtera.
Editor Redaksi Gnotif. Com
0 Komentar