Bandar Lampung, (Gnotif. Com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPD Provinsi Lampung kembali menyoroti transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, kali ini terkait dengan adanya indikasi anomali pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan oleh seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Anomali tersebut muncul setelah dilakukan perbandingan antara laporan LHKPN tahun 2023 dan tahun 2024 yang diunggah ke laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari hasil analisis data publik, LSM TRINUSA menemukan adanya kenaikan signifikan dalam pos aset transportasi milik pejabat bernama Mangsur (Nomor Harta Kekayaan: 467740). Pada LHKPN tahun 2024, Mangsur melaporkan kepemilikan mobil Inova Zenix Minibus tahun 2024 senilai Rp450.000.000, padahal aset tersebut belum tercatat dalam laporan tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan tajam sebesar 289,80% pada kelompok “Alat Transportasi dan Mesin”, dari Rp152 juta di tahun 2023 menjadi Rp592,5 juta pada tahun 2024. Kenaikan ini dianggap tidak lazim oleh kalangan pemerhati keuangan publik, apalagi bila dikaitkan dengan jabatan PPK yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek-proyek bernilai besar di bawah naungan Kementerian PUPR.
Penurunan Drastis Kas dan Setara Kas
Dalam laporan yang sama, LSM TRINUSA juga menemukan penurunan signifikan pada pos Kas dan Setara Kas. Jika pada 2023 jumlahnya mencapai Rp456.050.000, maka pada 2024 hanya tersisa Rp20.133.000. Artinya, terjadi penyusutan sebesar 95,59% atau sekitar Rp435,9 juta.
Fenomena ini tentu menarik untuk dicermati, karena walau terdapat penurunan kas, total harta bersih justru mengalami peningkatan hingga 10,84% atau sekitar Rp138,9 juta, dari Rp1,28 miliar menjadi Rp1,42 miliar. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di kalangan aktivis, apakah penurunan kas tersebut digunakan untuk membeli aset baru seperti mobil Inova Zenix tersebut, ataukah terdapat transaksi lain yang belum dijelaskan secara terbuka.
Pernyataan LSM TRINUSA: “Kami Akan Kawal dan Laporkan Bila Ada Kejanggalan”
Perwakilan LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung, Faqih Fakhrozi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan laporan LHKPN pejabat publik tersebut. Bila ditemukan adanya ketidakwajaran dalam peningkatan atau pergeseran harta, pihaknya tidak akan segan untuk melaporkan ke KPK RI.
“Kami dari LSM TRINUSA akan terus memantau LHKPN tersebut. Bila mana ada suatu kejanggalan yang kuat indikasi pelanggarannya, kami akan melaporkan kepada KPK RI,” ujar Faqih, Rabu (19/3/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. LHKPN bukan sekadar laporan administratif, tetapi cerminan integritas dan moralitas seorang penyelenggara negara. Oleh karena itu, setiap perbedaan mencolok dalam data kekayaan harus dapat dijelaskan secara rasional dan terukur.
Landasan Hukum yang Diduga Terkait
Faqih menjelaskan, dugaan anomali pada LHKPN tersebut dapat berpotensi melanggar beberapa aturan dan peraturan hukum yang berlaku, di antaranya:
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 10 mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya secara jujur dan benar. Prinsip akuntabilitas dan kewajaran dalam memperoleh harta menjadi dasar utama.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan untuk menelusuri asal-usul harta kekayaan pejabat yang dinilai tidak wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 37.
- Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengumuman LHKPN, yang menegaskan bahwa laporan harus mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak boleh direkayasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab Tindak Pidana Korupsi juga dapat diberlakukan jika terbukti adanya gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, atau harta yang diperoleh dari tindak pidana.
Faqih menambahkan, pihaknya tidak menuduh secara langsung, namun meminta agar instansi berwenang seperti KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menindaklanjuti temuan ini.
Transparansi LHKPN: Cermin Integritas Pejabat Publik
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan instrumen penting dalam mencegah korupsi. Dengan adanya kewajiban bagi pejabat publik untuk melaporkan setiap aset, masyarakat dapat menilai secara objektif tingkat integritas seorang pejabat negara. Namun, sering kali laporan tersebut hanya bersifat formalitas tanpa adanya audit mendalam.
Dalam konteks BBWS Mesuji Sekampung, PPK memiliki peran strategis karena mengatur aliran dana proyek infrastruktur yang bernilai miliaran rupiah. Oleh karena itu, setiap kenaikan aset pribadi harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama jika peningkatan tersebut tidak sebanding dengan pendapatan resmi atau kenaikan gaji tahunan yang terbatas.
LSM TRINUSA menilai bahwa peningkatan nilai aset hingga ratusan juta dalam waktu satu tahun perlu diinvestigasi lebih dalam. “Kami memahami bahwa setiap pejabat bisa saja membeli kendaraan baru dengan dana pribadi. Namun, ketika data LHKPN menunjukkan pola peningkatan yang tidak seimbang, maka perlu ada klarifikasi publik,” kata Faqih.
Publik Berhak Tahu
Seiring dengan semangat transparansi pemerintahan yang diusung Presiden dan KPK, masyarakat memiliki hak penuh untuk mengakses dan menilai LHKPN para pejabat publik. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah membuka akses publik terhadap data kekayaan pejabat di berbagai instansi, termasuk di lingkungan Kementerian PUPR.
Namun, publik sering kali tidak mengetahui cara membaca atau menganalisis data tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, peran lembaga seperti TRINUSA menjadi penting untuk membantu masyarakat memahami perbedaan antara kenaikan wajar dan kenaikan yang patut dicurigai.
Faqih menegaskan bahwa tindakan TRINUSA bukan bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan sosial agar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga. “Kami tidak mencari sensasi. Kami hanya ingin agar pejabat publik menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, karena ini menyangkut uang rakyat dan moral negara,” ungkapnya.
Upaya Konfirmasi Belum Berhasil
Tim redaksi berupaya menghubungi pihak BBWS Mesuji Sekampung maupun pejabat yang bersangkutan, Mangsur, untuk meminta klarifikasi terkait temuan ini. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi baik dari yang bersangkutan maupun dari pihak atasannya di lingkungan BBWS.
Sementara itu, sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa kenaikan aset tersebut mungkin berkaitan dengan kegiatan proyek pada tahun anggaran 2024. Namun, tanpa klarifikasi resmi, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya.
Pentingnya Pengawasan Lintas Sektor
LSM TRINUSA berharap agar berbagai pihak turut serta melakukan pengawasan terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kolaborasi antara masyarakat, media, dan lembaga penegak hukum dianggap sangat penting agar praktik korupsi, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.
“Kami berharap KPK segera melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan LHKPN pejabat dimaksud. Bila memang tidak ada pelanggaran, tentu ini menjadi pembelajaran positif bagi semua pihak. Namun bila ditemukan kejanggalan, maka penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Faqih.
Penutup: Integritas Adalah Kunci
Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas seorang pejabat publik tidak hanya diukur dari kinerja birokratis, tetapi juga dari transparansi dan konsistensi dalam melaporkan kekayaan pribadi. Publik berhak tahu dari mana asal peningkatan aset, terutama jika nilainya signifikan dan terjadi dalam waktu singkat.
LSM TRINUSA menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Langkah-langkah investigatif akan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional, transparansi seperti ini bukan untuk mempermalukan individu, tetapi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
(Sumber: LSM TRINUSA DPD Provinsi Lampung / Tim Redaksi Gnotif.com)
0 Komentar