LAMPUNG, (Gnotif. Com) – Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan pemeriksaan dan tata kelola di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Lampung. Kunjungan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Kamis, 9 Oktober 2025, menunjukkan bahwa SPPG Polda Lampung memiliki standar operasional, prosedur sterilisasi, dan mekanisme pengawasan yang rinci sehingga layak menjadi contoh bagi satuan sejenis di daerah lain.
Ringkasan Temuan Sidak Ombudsman
Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI, Ibu Cut Silvana Desya Dewi, bersama tim pemeriksa. Hasil pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa rangkaian proses yang dijalankan SPPG Polda Lampung mencakup prosedur berlapis mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pengujian gizi dan mikrobiologi, hingga proses pengemasan akhir. Setiap tahapan disebutkan dilakukan secara steril, dengan minimal empat kali pengujian kualitas yang terjadwal dan terdokumentasi.
“Kami kali ini melakukan sidak ke SPPG Polda Lampung. Kami melihat proses dari rangkaiannya, ternyata rumit dan benar-benar steril. Kami sudah melihat beberapa SPPG di tempat lain dan Alhamdulillah, SPPG Polda Lampung ini menurut saya yang paling bagus.” — Cut Silvana Desya Dewi, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI
Detail Observasi: Proses dan Prosedur yang Dipuji
Berdasarkan pengamatan, SPPG Polda Lampung menerapkan beberapa langkah utama yang menjadi penentu mutu dan keamanan produk gizi:
- Penerimaan bahan baku dengan pencatatan lengkap (batch number dan sumber pemasok).
- Ruang pencucian dan sterilisasi yang terpisah dan bertekanan kontrol untuk mencegah kontaminasi silang.
- Standar pelindung bagi personel yang ketat: pakaian steril, masker, penutup kepala, sarung tangan sekali pakai, dan sepatu pelindung.
- Pengujian gizi dan mikrobiologi minimal empat tahap sebelum bahan dinyatakan layak olah.
- Sistem pelabelan yang menyertakan tanggal produksi, komposisi, kadar gizi, serta informasi penelusuran.
- Pengemasan akhir menggunakan bahan kedap yang menjamin kebersihan serta umur simpan sesuai standar.
Tim Ombudsman juga menilai bahwa tata kelola dokumentasi dan alur audit internal di SPPG Polda Lampung berjalan baik. Setiap batch produksi dapat ditelusuri mulai dari pemasok hingga distribusi, sehingga mempermudah proses penarikan kembali (recall) jika diperlukan.
Nilai Tambah bagi Program Makan Bergizi Gratis
Dalam pernyataannya, Cut Silvana menegaskan bahwa praktik baik di SPPG Polda Lampung sejalan dengan kebijakan nasional terkait program makan bergizi gratis. Kualitas dan keamanan pangan menjadi dasar keberhasilan program yang menyasar anak sekolah, balita, hingga keluarga rentan.
“Kinerja SPPG Polda Lampung ini patut diacungi jempol dan seharusnya dapat menjadi contoh bagi SPPG lainnya. Komitmen terhadap prosedur dan sterilitas ini sangat krusial untuk memastikan keamanan dan kualitas, yang pada akhirnya akan mendukung suksesnya program strategis nasional seperti program makan bergizi gratis.” — Cut Silvana Desya Dewi
Tanggapan Polda Lampung
Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyambut baik apresiasi tersebut. Menurut Kombes Zahwani, pengakuan dari Ombudsman merupakan penghargaan sekaligus motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik, khususnya dalam aspek pemenuhan gizi dan keamanan pangan.
“Kami tentu sangat berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Ombudsman RI. Hal ini menjadi bukti bahwa komitmen Polda Lampung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk dalam bidang pemenuhan gizi, mendapat pengakuan nasional,” ujar Kombes Zahwani.
SPPG Polda Lampung: Struktur, Fungsi, dan Kapasitas
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Lampung dibentuk sebagai unit pendukung dalam rangka menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi personel Polri dan komunitas yang menerima bantuan. Struktur SPPG meliputi unit pemeriksaan mutu, unit produksi/pengolahan, laboratorium dasar untuk uji mikrobiologi dan kimia sederhana, gudang penyimpanan berpendingin, hingga unit distribusi.
Fungsi utamanya meliputi:
- Pemeriksaan mutu bahan pangan yang diterima dari pemasok.
- Pengolahan dan pengemasan paket gizi sesuai standar gizi.
- Penyimpanan bahan dan produk jadi pada suhu yang sesuai.
- Distribusi yang terkoordinasi ke penerima manfaat, baik internal (personel) maupun eksternal (masyarakat terdampak/penerima bantuan).
Kapasitas SPPG Polda Lampung dirancang untuk menjawab kebutuhan regional dengan fleksibilitas menyesuaikan skala kegiatan darurat atau program sosial berskala lebih luas. Salah satu aspek penting adalah keberadaan SOP (Standard Operating Procedure) yang disusun bersama ahli gizi dan tenaga laboratorium sehingga aspek teknis mendapat penguatan profesional.
Rincian Teknis SOP yang Diapresiasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam sidak, beberapa elemen SOP yang menjadi sorotan adalah:
- SOP Penerimaan Bahan: Verifikasi dokumen, pengecekan fisik, pengambilan sampel untuk uji awal.
- SOP Kebersihan dan Sterilisasi: Jadwal sterilisasi peralatan, penggunaan cairan disinfektan yang teruji, dan pemantauan rutin.
- SOP Pengujian Gizi: Pengukuran parameter makro (karbohidrat, protein, lemak) dan mikro (vitamin, mineral) sesuai kebutuhan menu.
- SOP Uji Mikrobiologi: Pengambilan sampel steril, inkubasi, dan deteksi bakteri patogen dasar untuk keamanan pangan.
- SOP Pengemasan dan Pelabelan: Bahan kemasan berizin, label informasi gizi, serta kode batch untuk penelusuran.
- SOP Distribusi: Kontrol suhu selama distribusi, catatan pendistribusian, dan konfirmasi penerimaan.
Kombinasi SOP ini memastikan bahwa produk yang didistribusikan memenuhi standar minimal keamanan pangan dan nutrisi sehingga risiko gangguan kesehatan berkurang.
Peran Personel dan Pendidikan Berkelanjutan
SPPG Polda Lampung menekankan pentingnya kompetensi personel. Selain tenaga teknis, satuan ini juga melibatkan ahli gizi dan petugas laboratorium yang mendapat pelatihan berkala. Sistem pendidikan internal mencakup:
- Pelatihan SOP dan hygiene pribadi.
- Pembinaan penggunaan alat laboratorium dasar.
- Pelatihan manajemen mutu dan pelacakan (traceability).
- Simulasi penanganan insiden kontaminasi dan recall produk.
Upaya ini membangun budaya mutu dan tanggung jawab dalam setiap tahap produksi, sehingga mutu tidak tergantung pada individu tertentu melainkan menjadi bagian dari sistem yang robust.
Integrasi dengan Lintas Sektor
Keberhasilan SPPG juga tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Dinas Pertanian, lembaga akademis, serta organisasi masyarakat. Kolaborasi ini memperkuat aspek:
- Rujukan laboratorium khusus jika diperlukan analisis lanjutan.
- Koordinasi distribusi bantuan bergizi di tingkat kabupaten/kota.
- Sosialisasi pola makan sehat kepada penerima manfaat dan komunitas.
Dengan jaringan kerja yang baik, SPPG Polda Lampung mampu berperan tidak hanya sebagai unit operasional internal tetapi juga sebagai pusat sumber daya dan dukungan teknis bagi program-program ketahanan pangan di level lokal.
Manfaat Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Penerapan standar tinggi pada SPPG memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Manfaat jangka pendek meliputi:
- Penurunan risiko insiden keracunan makanan pada penerima manfaat.
- Kepastian bahwa bantuan pangan benar-benar bergizi sesuai komposisi.
- Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan.
Sedangkan manfaat jangka panjang mencakup:
- Kontribusi terhadap perbaikan status gizi masyarakat rentan (balita, ibu hamil, anak sekolah).
- Dukungan terhadap target pengurangan stunting dan malnutrisi apabila skema diterapkan berkelanjutan.
- Pembentukan model operasional yang dapat direplikasi di tingkat nasional.
Rekomendasi Ombudsman dan Rekomendasi Internal
Ombudsman memberikan apresiasi sekaligus menyiratkan rekomendasi agar praktik baik di SPPG Polda Lampung didokumentasikan secara komprehensif untuk dijadikan bahan rujukan satuan lain. Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Penyusunan modul panduan teknis SPPG dalam format yang mudah diakses (manual operasi).
- Penyelenggaraan forum studi banding dan lokakarya untuk transfer pengetahuan ke SPPG daerah lain.
- Penguatan jejaring laboratorium referensi guna mempercepat analisis lanjutan jika diperlukan.
- Peningkatan transparansi publik melalui laporan mutu berkala yang dipublikasikan secara online.
Polda Lampung menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi studi banding dan pelatihan teknis kepada satuan lain yang berminat meniru model SPPG Lampung.
Kisah di Balik Layar: Langkah Kecil yang Bermakna
Di balik pujian terdapat rutinitas harian yang ketat: petugas melakukan pengukuran berkala, memperhatikan kebersihan peralatan, dan memastikan tidak ada pintu terbuka yang bisa menjadi sumber kontaminasi. Petugas juga secara berkala memeriksa tanggal kedaluwarsa bahan baku, dan melakukan sampling untuk perbandingan antara batch satu dengan batch lain.
Satu hal yang menjadi perhatian adalah budaya dokumentasi — setiap proses tercatat sehingga manajemen dapat menelusuri akar masalah jika ditemukan ketidaksesuaian. Budaya dokumentasi ini kerap disebut sebagai pondasi utama dalam menjaga mutu jangka panjang.
Respon Publik dan Harapan Stakeholder
Apresiasi Ombudsman diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dan aparat dalam menyediakan bantuan pangan yang aman dan bergizi. Para stakeholder, termasuk dinas kesehatan daerah, sekolah, dan organisasi non-pemerintah, menyambut baik bahwa ada satu contoh praktik baik yang konkret dan bisa dipelajari.
Harapan para stakeholder adalah agar praktik ini bisa diperluas cakupannya, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tantangan ketahanan pangan. Dengan adanya pusat percontohan, pelatihan, dan dukungan teknis, replikasi SPPG yang berkualitas menjadi lebih mudah diimplementasikan.
Rencana Tindak Lanjut Polda Lampung
Menanggapi hasil sidak, manajemen Polda Lampung menyusun beberapa langkah tindak lanjut:
- Penyempurnaan dokumentasi SOP dan pembentukan paket pelatihan teknis untuk tim studi banding.
- Perluasan kapasitas laboratorium internal untuk mempercepat proses pengujian.
- Peningkatan transparansi pelaporan berkala mengenai kualitas dan kuantitas produksi SPPG.
- Pengembangan modul edukasi gizi yang disampaikan ke sekolah dan komunitas.
Komitmen ini diharapkan memastikan bahwa apresiasi Ombudsman bukan sekadar pengakuan sesaat, melainkan pemicu peningkatan kualitas berkelanjutan.
Penutup: Nilai Kepemimpinan dan Akuntabilitas
Pengakuan resmi dari lembaga pengawas seperti Ombudsman mempertegas bahwa kepemimpinan yang bertanggung jawab dan sistem akuntabilitas yang baik dapat menghasilkan layanan publik berkualitas. SPPG Polda Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana institusi dapat bertransformasi menjadi penyelenggara pelayanan publik yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial.
Dengan standar yang konsisten dan pengawasan yang rutin, diharapkan model ini dapat diadopsi secara luas sehingga program makan bergizi gratis dan skema bantuan pangan lainnya berjalan dengan aman, tepat sasaran, dan berdampak nyata.
Informasi Kontak
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Bidhumas Polda Lampung
Alamat: Kantor Polda Lampung
Telepon: (0271) xxxx xxxx (contoh)
Email: humas@poldalampung.go.id (contoh)
