Jumat, 14 November 2025
LAMPUNG, (Gnotif. Com) – Polda Lampung kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri. Salah satu fokus utama dalam kegiatan ini adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk menekan kenaikan harga beras dan menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
Hingga Kamis (13/11/2025), tercatat sebanyak 3.256,4 ton beras SPHP telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Penyaluran dilakukan melalui koordinasi yang solid antara Ditreskrimsus Polda Lampung, Satgas Pangan Polres jajaran, dan sejumlah stakeholder terkait. Program ini menjadi salah satu langkah konkret kepolisian dalam memastikan bahan pangan strategis tetap tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga terjangkau, terutama menjelang akhir tahun di mana kebutuhan masyarakat biasanya meningkat.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam pengendalian harga pangan secara nasional. Saat menjabat sebagai Kasatgas Pangan Polri, ia terlibat langsung dalam berbagai kebijakan strategis menjaga kestabilan harga bahan pokok di tingkat nasional, termasuk pengawalan distribusi pangan, pemantauan stok, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Kini, dengan menjabat sebagai Kapolda Lampung, komitmen tersebut diteruskan dengan pendekatan yang lebih aplikatif di daerah. Berbagai kebijakan konkret seperti peningkatan pemantauan harga di lapangan, pendampingan distribusi beras SPHP, hingga pengawasan terhadap potensi praktik penimbunan dan spekulasi harga dilakukan secara berkelanjutan.
Menurut sejumlah pejabat internal, pengalaman Irjen Helfi menjadi modal penting dalam memantapkan kebijakan pangan di Lampung, yang merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi signifikan dalam sektor pertanian nasional. Dengan demikian, pendekatan beliau dinilai mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan yang paling terdampak oleh fluktuasi harga pangan.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran SPHP dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran kepolisian di bawah koordinasi Satgas Pangan. Setiap wilayah kabupaten dan kota turut mendapatkan jatah penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi harga di wilayah masing-masing.
“Polri ingin memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga yang terjangkau, sehingga daya beli tetap terjaga,” ujar Yuyun dalam keterangan resmi. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya berupa penyaluran beras, melainkan sebuah rangkaian strategi terpadu untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Data Satgas Pangan Polda Lampung menunjukkan bahwa pada hari pelaksanaan terbaru, Ditreskrimsus Polda Lampung menyalurkan 32,5 ton beras SPHP, sementara Polres jajaran menyalurkan total 32 ton yang tersebar di beberapa Polres seperti Way Kanan, Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulangbawang Barat. Distribusi dilakukan melalui lapak Gerakan Pangan Murah, mobil pelayanan masyarakat, hingga door-to-door di beberapa titik tertentu yang sulit dijangkau.
Dalam evaluasi Satgas Pangan hingga pertengahan November 2025, Polres Lampung Timur tercatat sebagai wilayah dengan penyaluran terbanyak, yaitu mencapai 535 ton. Posisi berikutnya ditempati oleh Polres Lampung Selatan dengan 493 ton, dan Polres Lampung Tengah sebanyak 311 ton.
Total keseluruhan distribusi dari Ditreskrimsus dan Polres jajaran sejauh ini telah mencapai 74,3% dari target yaitu 4.382 ton. Angka tersebut menunjukkan progres signifikan, mengingat distribusi dilakukan bertahap dan membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, para distributor, dan Bulog.
Yuyun menambahkan bahwa beberapa wilayah seperti Kabupaten Pesisir Barat, Pringsewu, dan Metro juga menunjukkan peningkatan penyaluran dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini tidak lepas dari kerja sama antara Polres setempat dengan para pelaku pasar, perangkat desa, dan tokoh masyarakat untuk memastikan distribusi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam kesempatan yang sama, Yuyun menegaskan bahwa Polda Lampung menempatkan ketepatan sasaran sebagai prioritas utama dalam program ini. Tidak hanya beras disalurkan, tetapi juga dilakukan verifikasi kepada penerima untuk memastikan bahwa setiap paket benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Kami pastikan penyaluran dilakukan transparan dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya. Polda Lampung juga aktif melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya oknum yang mencoba memanfaatkan program ini untuk keuntungan pribadi, seperti penyelewengan stok atau penjualan kembali dengan harga lebih tinggi.
Satgas Pangan juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan adanya dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan distribusi SPHP. Laporan dapat disampaikan langsung ke Polres terdekat, melalui layanan 110, atau kanal pengaduan resmi lainnya yang disediakan Polri.
Dalam menjaga stabilitas harga beras, Polda Lampung tidak bekerja sendiri. Koordinasi intensif dilakukan bersama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan, serta Perum Bulog sebagai penyedia utama beras SPHP.
Melalui sinergi tersebut, pemantauan harian terhadap harga pasar dilakukan untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. Selain itu, Bulog memastikan bahwa suplai beras SPHP tetap mencukupi dan siap disalurkan kapanpun dibutuhkan.
“Dengan sinergi ini, kami berharap harga beras tetap stabil dan masyarakat merasa terbantu, terutama menjelang akhir tahun,” tambah Yuyun. Periode akhir tahun biasanya menjadi momen rawan kenaikan harga karena kebutuhan masyarakat meningkat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
Berdasarkan data terbaru dari tujuh komponen penyalur di Provinsi Lampung, total beras SPHP yang telah disalurkan telah mencapai 13.135 ton, atau 29,9% dari target total 43.826 ton. Angka tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi berjalan sesuai rencana dan akan terus ditingkatkan hingga target terpenuhi sepenuhnya.
Program penyaluran beras SPHP di Lampung tidak hanya membantu meredam kenaikan harga beras di pasaran, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berproses menuju pemulihan. Polri, khususnya Polda Lampung, terus mengawal kebijakan ini agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Banyak masyarakat Lampung yang menyambut baik program GPM dan penyaluran beras SPHP oleh Polri. Harga beras menjadi salah satu indikator penting stabilitas ekonomi keluarga. Saat harga beras naik, daya beli masyarakat akan menurun, dan hal itu dapat berdampak pada pengeluaran kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan biaya rumah tangga lainnya.
Dengan harga SPHP yang lebih terjangkau dibandingkan beras komersial di pasaran, masyarakat merasa terbantu. Program ini juga memberikan pilihan kepada masyarakat untuk tetap memperoleh beras dalam jumlah cukup tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain.
Secara sosial, program ini juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat. Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga secara langsung terlibat dalam membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi rentan.
Melalui Gerakan Pangan Murah, Polri—khususnya Polda Lampung—telah membuktikan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan penyaluran lebih dari 3.256 ton beras SPHP, serta total 13.135 ton dari berbagai komponen, program ini tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi juga strategi jangka panjang dalam menjaga harga beras tetap terjangkau.
Kolaborasi antara Polda Lampung, pemerintah daerah, Bulog, serta seluruh masyarakat, diharapkan dapat terus memperkuat ketahanan pangan di Lampung dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Program ini menjadi bukti nyata bahwa Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan sosial.
Sumber: Humas Polda Lampung
Editor Redaksi Gnotif. Com
0 Komentar