Tegaskan Supremasi Sipil, LSM Trinusa Nilai Langkah Kapolri Sejalan dengan Konstitusi dan Semangat Reformasi
LAMPUNG UTARA, (Gnotif. Com) – Ketua dan Sekretaris beserta seluruh anggota dan jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Trinusa Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menegaskan bahwa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando dan kendali Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat sipil dalam menjaga prinsip supremasi sipil, stabilitas nasional, serta tegaknya konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dukungan tersebut disampaikan saat jajaran DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara ditemui awak media di Kantor Sekretariatan DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara, Minggu (1/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, pengurus menegaskan bahwa kejelasan posisi Polri dalam sistem ketatanegaraan merupakan hal yang sangat fundamental dan tidak boleh ditafsirkan secara keliru, karena menyangkut prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara demokratis.
“Kami mendukung penuh sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Ini adalah bentuk komitmen terhadap tata kelola negara yang benar dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat. Prinsip ini merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan tidak boleh diganggu gugat,” ujar perwakilan DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara kepada awak media.
Supremasi Sipil sebagai Pilar Utama Demokrasi
DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara menegaskan bahwa supremasi sipil merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi modern. Dalam sistem ini, seluruh institusi keamanan dan penegak hukum, termasuk Polri, berada di bawah kendali pemerintahan sipil yang sah dan dipilih secara demokratis oleh rakyat.
Menurut jajaran DPC LSM Trinusa, penegasan Kapolri terkait posisi Polri di bawah Presiden bukan hanya soal struktural, tetapi juga menyangkut filosofi bernegara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Pemerintahan sipil yang sah menjadi representasi kehendak rakyat, sehingga institusi keamanan harus berada dalam garis komando tersebut.
“Supremasi sipil bukan berarti melemahkan Polri, justru sebaliknya. Dengan berada di bawah Presiden, Polri memiliki legitimasi yang kuat, kejelasan garis komando, serta sistem akuntabilitas yang jelas. Ini akan memperkuat Polri sebagai institusi negara yang profesional dan modern,” jelas salah satu pengurus DPC LSM Trinusa.
Sejalan dengan Semangat Reformasi
DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara juga menilai bahwa sikap Kapolri tersebut sangat sejalan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak tahun 1998. Reformasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola sektor keamanan di Indonesia, termasuk pemisahan peran dan fungsi antara institusi militer dan kepolisian.
Reformasi menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang bertugas menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi dan melayani warga negara. Dalam kerangka ini, kejelasan posisi Polri di bawah Presiden merupakan bagian penting dari upaya memperkuat profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
“Reformasi telah memberikan arah yang jelas. Polri adalah alat negara yang berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini adalah bagian dari sistem checks and balances dalam negara demokrasi. Dengan demikian, Polri dapat bekerja secara profesional tanpa adanya tumpang tindih kewenangan atau potensi penyimpangan,” tegas perwakilan DPC LSM Trinusa.
Menjaga Stabilitas Nasional sebagai Fondasi Pembangunan
Dukungan terhadap sikap Kapolri juga dilandasi oleh kepentingan menjaga stabilitas nasional. DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara menilai bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam situasi nasional dan global yang penuh dinamika, Polri dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari kejahatan konvensional, peredaran narkotika, kejahatan siber, terorisme, hingga potensi konflik sosial. Dalam kondisi tersebut, Polri dituntut untuk bekerja secara cepat, profesional, dan terkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait.
“Keamanan adalah fondasi pembangunan. Tanpa keamanan yang stabil, maka pembangunan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kejelasan posisi Polri di bawah Presiden akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat pengambilan kebijakan strategis dalam menjaga keamanan nasional,” ungkap jajaran DPC LSM Trinusa.
Apresiasi dan Dukungan Moril kepada Seluruh Jajaran Polri
Selain menyampaikan dukungan terhadap kebijakan struktural, DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara juga menyampaikan apresiasi dan dukungan moril kepada seluruh jajaran Polri yang telah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut mereka, tugas Polri sangatlah berat dan penuh risiko. Anggota Polri harus bekerja siang dan malam, seringkali dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta menghadapi berbagai ancaman dan tekanan dalam menjalankan tugas. Namun demikian, Polri tetap dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan penuh semangat, jajaran DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara menyampaikan seruan, “Bravo Polri! Jaya Polri!” sebagai bentuk dukungan moral dan penghargaan atas dedikasi para anggota kepolisian.
“Kami berharap dukungan ini dapat memompa semangat para anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak mudah, namun kami percaya Polri akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ujar perwakilan DPC LSM Trinusa.
Harapan terhadap Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara juga menyampaikan harapan agar Polri ke depan dapat terus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Menurut mereka, dukungan masyarakat harus diimbangi dengan komitmen internal Polri untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam berbagai aspek.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan transparansi dalam penegakan hukum dinilai sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.
“Semoga Polri ke depan dapat terus menjadi lebih baik, lebih profesional, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami percaya, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi, Polri akan semakin dipercaya dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambah perwakilan DPC LSM Trinusa.
Peran Strategis LSM dalam Mengawal Demokrasi
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara menegaskan peran penting lembaga swadaya masyarakat dalam mengawal demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. LSM memiliki fungsi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus sebagai saluran aspirasi masyarakat.
Dalam konteks ini, dukungan terhadap sikap Kapolri dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral LSM dalam menjaga agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.
“LSM tidak hanya berfungsi untuk mengkritisi, tetapi juga untuk mendukung kebijakan yang kami nilai benar dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dukungan kami terhadap sikap Kapolri ini adalah wujud komitmen kami dalam menjaga sistem demokrasi dan konstitusi,” tegas pengurus DPC LSM Trinusa.
Menjaga Independensi Operasional Polri
DPC LSM Trinusa juga menekankan bahwa berada di bawah Presiden tidak berarti Polri kehilangan independensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Sebaliknya, kejelasan garis komando justru akan memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab.
Menurut mereka, independensi operasional Polri tetap harus dijaga, sehingga setiap proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Independensi operasional dan garis komando konstitusional bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Dengan sistem yang jelas, Polri akan semakin kuat dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Respon Positif dari Masyarakat dan Tokoh Daerah
Pernyataan dukungan dari DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara ini juga mendapat respon positif dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan di daerah. Mereka menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan kontrol demokratis.
Beberapa tokoh masyarakat di Lampung Utara menyampaikan bahwa Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Oleh karena itu, dukungan moral dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dinilai sangat penting untuk menjaga semangat dan motivasi para anggota Polri.
“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik, berbagai persoalan keamanan dan ketertiban dapat diselesaikan secara lebih efektif,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Meneguhkan Komitmen terhadap Konstitusi
Pernyataan DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi konstitusi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap lembaga negara harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.
Dengan menempatkan Polri secara tegas di bawah Presiden, sistem ketatanegaraan Indonesia meneguhkan prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis. Hal ini menjadi jaminan bahwa penggunaan kewenangan negara selalu berada dalam pengawasan dan tanggung jawab politik yang jelas.
“Konstitusi adalah pegangan kita bersama. Selama semua pihak berpegang teguh pada konstitusi, maka stabilitas, demokrasi, dan keadilan dapat terus terjaga,” tegas perwakilan DPC LSM Trinusa.
Ajakan Menjaga Kamtibmas Secara Bersama-sama
Menutup pernyataannya, DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Mereka menekankan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat yang sadar hukum, peduli terhadap lingkungan, serta aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungannya masing-masing akan sangat membantu tugas Polri. Dengan adanya sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung Utara dan Indonesia pada umumnya untuk terus mendukung Polri. Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban, demi masa depan bangsa yang lebih aman, damai, dan sejahtera,” pungkasnya.
Pernyataan dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya independen dalam tugas operasional, tetapi juga tetap setia pada garis komando pemerintahan yang sah. Dengan demikian, Polri dapat terus menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.
(DPC LSM Trinusa Kabupaten Lampung Utara).
Editor Redaksi Gnotif. Com
0 Komentar