Ketua LSM Way Kanan Tegaskan Supremasi Sipil dan Komitmen Menjaga Stabilitas Nasional
WAY KANAN (Gnotif. Com) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Matsuri, menyatakan dukungan tegas terhadap sikap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menegaskan bahwa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah komando dan kendali Presiden Republik Indonesia. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil terhadap prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, supremasi sipil, serta komitmen menjaga stabilitas nasional dan tegaknya konstitusi.
Dalam pernyataannya kepada awak media di Kantor Sekretariatan DPC LSM Trinusa Way Kanan, Minggu (1/2/2026), Matsuri menegaskan bahwa posisi Polri di bawah kepemimpinan sipil merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bukan hanya sekadar persoalan struktural, tetapi juga menyangkut filosofi bernegara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang kemudian dijalankan melalui pemerintahan yang sah secara konstitusional.
“Kami mendukung penuh sikap Kapolri. Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Ini adalah bentuk komitmen terhadap tata kelola negara yang benar dan perlindungan terhadap kedaulatan rakyat. Prinsip ini harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam sistem ketatanegaraan kita,” ujar Matsuri dengan nada tegas.
Penegasan Prinsip Supremasi Sipil
Matsuri menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi modern, supremasi sipil merupakan pilar utama. Artinya, seluruh institusi keamanan, termasuk kepolisian, berada di bawah kendali pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan negara selalu berada dalam kerangka hukum, etika, dan kepentingan rakyat.
Menurutnya, pengalaman sejarah Indonesia, khususnya pada masa sebelum reformasi, memberikan pelajaran penting tentang perlunya pemisahan yang tegas antara kekuasaan sipil dan peran institusi keamanan. Reformasi telah menempatkan Polri sebagai institusi yang profesional, mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada kekuatan lain di luar sistem pemerintahan yang sah.
“Supremasi sipil bukan berarti melemahkan Polri, justru sebaliknya. Dengan berada di bawah Presiden, Polri memiliki legitimasi yang kuat dan jelas dalam menjalankan tugasnya. Ini juga memastikan bahwa setiap kebijakan strategis tetap berada dalam koridor konstitusi,” jelasnya.
Sejalan dengan Semangat Reformasi
Matsuri menilai bahwa sikap Kapolri tersebut sangat sejalan dengan semangat reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998. Reformasi tidak hanya bertujuan untuk mengubah sistem politik, tetapi juga untuk membenahi tata kelola sektor keamanan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks ini, Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis. Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi dan melayani warga negara. Oleh karena itu, kejelasan garis komando menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau konflik kepentingan.
“Reformasi telah memberikan arah yang jelas. Polri adalah alat negara yang berada di bawah Presiden. Ini adalah bagian dari sistem checks and balances dalam negara demokrasi. Dengan demikian, Polri dapat bekerja secara profesional, tanpa tekanan politik yang tidak semestinya,” tambah Matsuri.
Menjaga Stabilitas Nasional
Dukungan terhadap sikap Kapolri juga didasari oleh kepentingan menjaga stabilitas nasional. Matsuri menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam situasi global dan nasional yang penuh tantangan, mulai dari dinamika politik, ancaman kejahatan transnasional, peredaran narkotika, terorisme, hingga kejahatan siber, Polri dituntut untuk bekerja secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kejelasan posisi Polri di bawah Presiden dinilai akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
“Stabilitas nasional tidak bisa ditawar. Jika keamanan terganggu, maka semua sektor akan terdampak. Oleh karena itu, kami memandang penegasan Kapolri ini sebagai langkah penting untuk memastikan Polri tetap fokus menjalankan tugas pokoknya,” ungkapnya.
Apresiasi kepada Seluruh Jajaran Polri
Selain menyampaikan dukungan terhadap kebijakan struktural, Matsuri juga menyampaikan apresiasi dan dukungan moril kepada seluruh jajaran Polri yang telah bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Ia mengakui bahwa tugas Polri tidaklah mudah, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.
Di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Way Kanan, peran Polri sangat dirasakan oleh masyarakat. Mulai dari pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan tindak kriminal, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, Polri hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Dengan penuh semangat, Matsuri menyampaikan seruan, “Bravo Polri! Jaya Polri!” sebagai bentuk dukungan moral kepada seluruh anggota kepolisian. Ia berharap dukungan ini dapat menjadi penyemangat bagi para personel Polri untuk terus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan integritas.
Harapan terhadap Profesionalisme dan Akuntabilitas
Matsuri juga menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, dukungan masyarakat harus diimbangi dengan komitmen Polri untuk terus melakukan pembenahan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sistem pengawasan.
Ia berharap Polri semakin transparan dalam setiap proses penegakan hukum, sehingga kepercayaan publik dapat terus meningkat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas secara efektif.
“Semoga Polri ke depan dapat terus menjadi lebih baik, lebih profesional, akuntabel, dan semakin dekat dengan masyarakat. Kami percaya, dengan tetap berada dalam koridor konstitusi, Polri akan semakin dipercaya dan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.
Peran LSM dalam Mengawal Demokrasi
Sebagai Ketua LSM, Matsuri juga menegaskan peran penting lembaga swadaya masyarakat dalam mengawal demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. LSM memiliki fungsi strategis sebagai mitra kritis pemerintah dan aparat penegak hukum, sekaligus sebagai penyalur aspirasi masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap sikap Kapolri merupakan bagian dari tanggung jawab moral LSM dalam menjaga agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan sesuai dengan konstitusi. LSM tidak hanya berperan dalam memberikan kritik, tetapi juga dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai benar dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami di LSM Trinusa Way Kanan selalu berupaya bersikap objektif. Ketika ada kebijakan yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi, tentu kami akan mendukung. Ini adalah bagian dari peran kami sebagai elemen masyarakat sipil,” jelasnya.
Menjaga Independensi Operasional Polri
Matsuri juga menyoroti pentingnya menjaga independensi operasional Polri dalam penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa berada di bawah Presiden tidak berarti Polri kehilangan independensinya, melainkan tetap memiliki ruang profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurutnya, garis komando yang jelas justru akan memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan fungsi penegakan hukum secara objektif, tanpa intervensi yang tidak semestinya.
“Independensi operasional dan garis komando konstitusional bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Dengan sistem yang jelas, Polri akan semakin kuat dan profesional,” ujarnya.
Respon Positif dari Tokoh Masyarakat
Pernyataan dukungan dari Ketua LSM Trinusa Way Kanan ini juga mendapat respon positif dari sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan di daerah. Mereka menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan kesadaran masyarakat sipil akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan kontrol demokratis.
Beberapa tokoh masyarakat menyampaikan bahwa Polri memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kondusivitas daerah. Oleh karena itu, dukungan moral dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan agar Polri dapat terus bekerja dengan semangat dan dedikasi tinggi.
“Kami berharap sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dapat terus diperkuat. Dengan kerja sama yang baik, berbagai persoalan kamtibmas dapat diselesaikan secara lebih efektif,” ujar salah satu tokoh masyarakat Way Kanan.
Meneguhkan Komitmen terhadap Konstitusi
Pernyataan Matsuri pada dasarnya menegaskan kembali pentingnya menjunjung tinggi konstitusi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi konstitusional, setiap lembaga negara harus beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.
Dengan menempatkan Polri secara tegas di bawah Presiden, sistem ketatanegaraan Indonesia meneguhkan prinsip bahwa kekuasaan berada di tangan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis. Hal ini menjadi jaminan bahwa penggunaan kewenangan negara selalu berada dalam pengawasan dan tanggung jawab politik yang jelas.
“Konstitusi adalah pegangan kita bersama. Selama semua pihak berpegang teguh pada konstitusi, maka stabilitas, demokrasi, dan keadilan dapat terus terjaga,” tegas Matsuri.
Ajakan Menjaga Kamtibmas Bersama
Menutup pernyataannya, Matsuri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menekankan bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Masyarakat yang sadar hukum, peduli lingkungan, dan aktif dalam menjaga ketertiban akan sangat membantu tugas Polri. Dengan adanya sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat, berbagai potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Way Kanan dan Indonesia pada umumnya untuk terus mendukung Polri. Mari kita jaga bersama keamanan dan ketertiban, demi masa depan bangsa yang lebih baik,” pungkasnya.
Pernyataan dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Polri sebagai institusi penegak hukum yang tidak hanya independen dalam tugas operasional, tetapi juga tetap setia pada garis komando pemerintahan yang sah. Dengan demikian, Polri dapat terus menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi. (DPC LSM TRINUSA WAY KANAN).
Editor Redaksi Gnotif. Com
0 Komentar