TANJUNG HARTA (Gnotif.com) – Pemerintah Desa Tanjung Harta, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara, melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) terkait Bantuan Sosial, Kamis (5/2/2026). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran berbagai program bantuan sosial kepada masyarakat.
Musyawarah Desa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Tanjung Harta, Bapak Deni Fiktoria, beserta seluruh jajaran Pemerintahan Desa Tanjung Harta. Turut hadir Sekretaris Camat (Sekcam) Abung Barat, Ibu Aisyah, S.E., Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Koordinator Kecamatan, Bapak Hamid Iskandar beserta rekan-rekan pendamping sosial, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Harta yang diwakili oleh Bapak Sapuansyah, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Harta, Aipda Ariyanto, Babinsa Desa Tanjung Harta, Sertu Firmansyah, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT Desa Tanjung Harta.
Kegiatan Musyawarah Desa ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Desa Tanjung Harta dalam memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah dapat disalurkan secara tepat sasaran, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Musyawarah Desa sebagai Pilar Tata Kelola Pemerintahan Desa
Dalam sambutannya, Kepala Desa Tanjung Harta, Bapak Deni Fiktoria, menyampaikan bahwa Musyawarah Desa merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis. Melalui forum Musdes, seluruh unsur pemerintah desa dan masyarakat dapat duduk bersama untuk membahas persoalan-persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dalam hal pengelolaan bantuan sosial.
Menurut Deni Fiktoria, bantuan sosial merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta memberikan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Oleh karena itu, pengelolaan bantuan sosial harus dilakukan secara cermat, transparan, dan akuntabel.
“Musyawarah Desa ini kita laksanakan agar seluruh proses terkait bantuan sosial dapat dibahas secara terbuka. Kami ingin memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar valid, dan bantuan yang disalurkan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Deni Fiktoria.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Harta akan terus berupaya melakukan perbaikan sistem pendataan dan pemutakhiran data secara berkala, sehingga dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
Peran Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan
Sekcam Abung Barat, Ibu Aisyah, S.E., dalam arahannya menyampaikan bahwa pihak kecamatan memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial.
Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musyawarah Desa yang secara khusus membahas bantuan sosial, karena hal tersebut menunjukkan adanya keseriusan Pemerintah Desa Tanjung Harta dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami dari pihak kecamatan sangat mendukung langkah Pemerintah Desa Tanjung Harta. Musyawarah Desa seperti ini merupakan bentuk nyata dari prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan adanya forum ini, kita dapat meminimalisir potensi permasalahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkap Ibu Aisyah.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait, agar tidak terjadi perbedaan data yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Paparan Pendamping PKH Terkait Program dan Mekanisme
Pendamping PKH Koordinator Kecamatan Abung Barat, Bapak Hamid Iskandar, memaparkan secara komprehensif mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), termasuk tujuan program, kriteria penerima, serta mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan.
Menurut Hamid Iskandar, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“PKH ini bukan hanya sekadar bantuan tunai, tetapi juga merupakan instrumen untuk mendorong perubahan perilaku yang positif, seperti memastikan anak-anak bersekolah, ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan, serta lansia dan penyandang disabilitas memperoleh perhatian yang layak,” jelas Hamid Iskandar.
Ia juga menjelaskan bahwa data penerima bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pemerintah pusat dan diperbarui melalui mekanisme verifikasi dan validasi di tingkat daerah dan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Hamid Iskandar bersama tim pendamping juga memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan.
Peran Strategis BPD dalam Menyerap Aspirasi
Perwakilan BPD Desa Tanjung Harta, Bapak Sapuansyah, menyampaikan bahwa BPD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa.
Ia menegaskan bahwa BPD akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah desa, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami di BPD akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Semua masukan akan kami sampaikan kepada pemerintah desa untuk dibahas secara musyawarah,” ujar Sapuansyah.
Sinergitas TNI-Polri dalam Mendukung Program Sosial
Kehadiran Bhabinkamtibmas, Aipda Ariyanto, dan Babinsa, Sertu Firmansyah, menjadi simbol sinergitas TNI-Polri dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program sosial kemasyarakatan.
Aipda Ariyanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung penuh setiap kegiatan pemerintah desa, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami siap membantu menjaga keamanan dan ketertiban, terutama dalam proses penyaluran bantuan sosial, agar berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” ujar Aipda Ariyanto.
Sertu Firmansyah juga menegaskan bahwa TNI melalui Babinsa akan terus mendukung pemerintah desa dalam memperkuat ketahanan wilayah dan membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Keterlibatan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama
Musyawarah Desa ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di Desa Tanjung Harta.
Para tokoh tersebut memberikan berbagai masukan konstruktif, khususnya terkait pentingnya keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat.
Tokoh agama juga menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dalam pengelolaan bantuan sosial, agar bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Aspirasi dan Dialog Bersama KPM
Dalam sesi dialog, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan BPNT diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, serta keluhan terkait pelaksanaan program bantuan sosial.
Beberapa KPM menyampaikan terkait perubahan status kepesertaan, keterlambatan pencairan bantuan, serta perlunya pembaruan data agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Desa bersama pendamping PKH menegaskan bahwa seluruh masukan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme verifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait.
Komitmen Pemerintah Desa untuk Validasi dan Transparansi
Kepala Desa Deni Fiktoria menegaskan kembali komitmen Pemerintah Desa Tanjung Harta untuk terus melakukan perbaikan dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat terkait kondisi sosial ekonomi keluarga, sehingga proses pendataan dapat dilakukan secara objektif dan tepat sasaran.
“Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kejujuran dalam pendataan. Dengan data yang valid, kita bisa memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” tegasnya.
Harapan Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Dengan terselenggaranya Musyawarah Desa ini, diharapkan pengelolaan bantuan sosial di Desa Tanjung Harta dapat berjalan lebih baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, pendamping sosial, TNI-Polri, BPD, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Musyawarah Desa Tanjung Harta ini menjadi bukti nyata bahwa melalui dialog, keterbukaan, dan kerja sama yang baik, berbagai permasalahan sosial dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Ke depan, Pemerintah Desa Tanjung Harta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan desa, serta memastikan bahwa setiap program bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Redaksi Gnotif.com
