Bandar Lampung, (Gnotif.com) — Kepolisian Daerah (Polda) Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan, keamanan, serta mutu bahan pangan di wilayah Provinsi Lampung. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Satuan Tugas Sapu Bersih Pangan (Satgas Saber Pangan) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan Tahun 2026 yang digelar di Gedung Pusiban Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (9/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Lampung dalam memperkuat sinergitas lintas sektor guna memastikan distribusi bahan pangan berjalan dengan baik, harga tetap stabil, serta mutu pangan yang beredar di tengah masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi dan strategi antarinstansi dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pangan.
Kegiatan strategis tersebut dihadiri oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Dr. Sri Nuryanti, STP., MP., Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, perwakilan Direktorat Intelkam Polda Lampung, Direktorat Binmas Polda Lampung, pimpinan Perum Bulog Lampung beserta jajaran, Kepala Dinas Pangan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Peternakan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal beserta jajaran.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan keseriusan dan komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional memiliki peran strategis, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat lokal, tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Rakor Satgas Saber Pangan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, keamanan, serta mutu bahan pangan di wilayah Provinsi Lampung. Dengan koordinasi yang kuat, diharapkan potensi permasalahan seperti penimbunan, permainan harga, kartel, dan spekulasi yang merugikan masyarakat dapat dicegah sejak dini.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Heri Rusyaman, S.I.K., M.H., selaku Ketua Satgas Saber Pangan Provinsi Lampung, dalam arahannya menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan pokok. Pengawasan ini dilakukan secara terpadu bersama instansi terkait guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
“Melalui Satgas Saber Pangan, kami bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan secara terpadu terhadap rantai distribusi bahan pokok, mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. Setiap bentuk pelanggaran yang mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan pangan akan kami tindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kombes Pol Heri Rusyaman.
Ia menambahkan bahwa stabilitas harga pangan memiliki dampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Lonjakan harga bahan pokok dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian distribusi pangan menjadi salah satu prioritas utama Polda Lampung melalui Satgas Saber Pangan.
Selain fokus pada penegakan hukum, Satgas Saber Pangan juga mengedepankan langkah-langkah preventif. Upaya preventif ini dilakukan melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat terkait ketentuan harga, tata niaga, serta standar keamanan dan mutu pangan. Edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku, sekaligus mendorong masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dr. Sri Nuryanti, STP., MP., menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa pengendalian kerawanan pangan tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga distribusi, akses, serta pemanfaatan pangan oleh masyarakat.
Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil pangan. Oleh karena itu, pengawasan distribusi dan mutu pangan di Lampung menjadi sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat Lampung, tetapi juga bagi kepentingan nasional.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga tentang bagaimana pangan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan mutu yang terjamin. Di sinilah peran penting Satgas Saber Pangan untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan secara tidak wajar,” jelas Dr. Sri Nuryanti.
Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai potensi permasalahan yang kerap muncul dalam rantai distribusi pangan, seperti potensi penimbunan menjelang hari besar keagamaan, permainan harga oleh oknum tertentu, serta peredaran bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.
Para peserta rakor dari berbagai instansi menyampaikan kondisi terkini di lapangan. Dinas Pangan Provinsi Lampung memaparkan hasil pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan modern. Dinas Perdagangan menyampaikan hasil pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok dan penting, sementara Dinas Peternakan melaporkan kondisi pasokan dan harga komoditas hasil peternakan.
Perum Bulog Lampung dalam forum tersebut menegaskan kesiapan dalam menjaga stabilitas pasokan beras dan komoditas strategis lainnya. Bulog memastikan bahwa stok beras dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi potensi peningkatan permintaan menjelang bulan suci Ramadan dan hari besar keagamaan lainnya.
Selain stabilitas harga dan pasokan, rakor ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan. Pengawasan ini mencakup pencegahan peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya, penggunaan bahan pengawet yang tidak sesuai ketentuan, serta peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan.
Kombes Pol Heri Rusyaman menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk menindak tegas pelaku usaha yang dengan sengaja mengedarkan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Tindakan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.
“Keamanan dan mutu pangan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kami akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait, BPOM, serta instansi teknis lainnya untuk memastikan bahwa bahan pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, rakor ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan Satgas Saber Pangan pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan ke depan.
Ke depan, Satgas Saber Pangan Provinsi Lampung berencana untuk meningkatkan intensitas pemantauan lapangan, khususnya pada periode-periode rawan seperti menjelang bulan Ramadan, Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru. Pada momen-momen tersebut, permintaan terhadap bahan pokok biasanya meningkat signifikan, sehingga potensi terjadinya penimbunan dan permainan harga juga cenderung meningkat.
Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, instansi teknis, BUMN, maupun pelaku usaha, dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Sinergi ini dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan sistem distribusi pangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan mutu pangan dapat berjalan lebih optimal. Seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing secara maksimal, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara aman, berkualitas, dan terjangkau.
Dengan langkah-langkah strategis yang terus diperkuat, Polda Lampung berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang merugikan di sektor pangan, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi ini pun ditutup dengan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas sektor, demi terwujudnya sistem pengawasan pangan yang efektif dan mampu menjawab tantangan di masa depan.
(Bidhumas Polda Lampung)
Redaksi Gnotif.com
