Bandar Lampung, Gnotif.com – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) kembali menegaskan komitmen kuat dalam mendukung upaya pengendalian inflasi daerah dan pengamanan ketersediaan pangan strategis menjelang Bulan Suci Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah antisipatif pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya dalam menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok dan jasa selama bulan Ramadhan dan momentum Idul Fitri. Forum ini menjadi wadah koordinasi strategis lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil bersifat terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Forum Strategis Pengendalian Inflasi Daerah
High Level Meeting TPID Provinsi Lampung merupakan forum tingkat tinggi yang secara rutin dilaksanakan guna menyatukan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, otoritas moneter, dan para pelaku usaha strategis. Dalam forum ini, berbagai isu krusial terkait inflasi, stabilitas harga, dan ketersediaan bahan pokok dibahas secara komprehensif.
Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan konsumsi masyarakat biasanya meningkat signifikan, terutama untuk komoditas pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, cabai, bawang, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Kondisi ini berpotensi memicu tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat.
Oleh karena itu, TPID Provinsi Lampung memandang perlu adanya koordinasi intensif dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan, serta memastikan kelancaran distribusi hingga ke tingkat konsumen akhir.
Kehadiran Unsur Forkopimda dan Stakeholder
High Level Meeting TPID ini dihadiri oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Lampung, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, pimpinan instansi vertikal, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan stakeholder terkait.
Turut hadir pula perwakilan Bank Indonesia, Perum Bulog, PT Pertamina, dinas-dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta instansi yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok pangan dan energi. Kehadiran berbagai pihak ini mencerminkan keseriusan dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Forum ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian laporan dan paparan, tetapi juga sebagai ruang diskusi untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan, merumuskan solusi, serta menyepakati langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan secara terkoordinasi.
Arahan Gubernur Lampung
Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan bahwa pengendalian inflasi dan pengamanan pangan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah, khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri yang identik dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.
Gubernur menyampaikan bahwa stabilitas harga bahan pokok sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, distributor, dan konsumen.
Ia juga mengapresiasi peran aktif Polda Lampung dan unsur Forkopimda lainnya yang selama ini telah mendukung upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kelancaran distribusi bahan pokok dan energi.
Komitmen Tegas Polda Lampung
Dalam forum tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung, KBP Heri Rusyaman, S.I.K., M.H., menyampaikan arahan dan penegasan terkait peran Polda Lampung dalam pengamanan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
KBP Heri Rusyaman menegaskan bahwa Polda Lampung siap melakukan pengawasan secara intensif terhadap jalur distribusi bahan pokok strategis, mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik penimbunan, permainan harga, serta distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Polda Lampung berkomitmen untuk memastikan bahwa distribusi bahan pokok berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan. Kami tidak akan mentolerir adanya praktik penimbunan, spekulasi harga, maupun tindakan lain yang dapat merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, potensi terjadinya pelanggaran di sektor pangan cenderung meningkat. Oleh karena itu, Polda Lampung akan meningkatkan intensitas pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan Satgas Pangan, dinas terkait, dan aparat di tingkat kabupaten dan kota.
Sinergi Lintas Sektor untuk Stabilitas Inflasi
Polda Lampung juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas inflasi dan ketersediaan bahan pokok. Sinergi ini melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina, serta instansi terkait lainnya.
Dalam forum tersebut, disepakati bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi, mulai dari perencanaan kebijakan, pengelolaan stok, distribusi, hingga pengawasan dan penegakan hukum.
Polda Lampung berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah melalui pengamanan distribusi, penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Paparan Kondisi Inflasi dan Ketersediaan Bahan Pokok
Dalam rangkaian kegiatan, juga disampaikan paparan mengenai kondisi inflasi terkini di Provinsi Lampung. Paparan ini mencakup tren inflasi bulanan, komoditas penyumbang inflasi, serta proyeksi kebutuhan bahan pokok selama Ramadhan dan Idul Fitri.
Bulog dan dinas terkait menyampaikan laporan mengenai ketersediaan stok bahan pokok strategis, seperti beras, gula, minyak goreng, daging, telur, cabai, dan bawang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa secara umum stok dalam kondisi aman, namun tetap diperlukan pengawasan dan antisipasi terhadap potensi gangguan distribusi.
Selain itu, dibahas pula kesiapan moda transportasi untuk mendukung kelancaran distribusi logistik, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Kelancaran transportasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan mencegah terjadinya kelangkaan di daerah tertentu.
Jaminan Pasokan BBM dan LPG
High Level Meeting TPID juga membahas jaminan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG selama Ramadhan dan Idul Fitri. PT Pertamina menyampaikan kesiapan dalam menjaga pasokan energi agar kebutuhan masyarakat dan sektor transportasi dapat terpenuhi dengan baik.
Polda Lampung menegaskan akan turut melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG untuk mencegah penyalahgunaan, penimbunan, maupun praktik ilegal lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu stabilitas harga.
Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Dalam sesi ini, para peserta menyampaikan berbagai masukan, kendala di lapangan, serta usulan langkah-langkah strategis yang perlu segera diimplementasikan.
Diskusi ini menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain peningkatan frekuensi monitoring harga dan stok bahan pokok, penguatan peran Satgas Pangan, serta optimalisasi koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Polda Lampung menyatakan kesiapan untuk mendukung seluruh rencana tindak lanjut tersebut melalui pengawasan, pengamanan, serta penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan.
Peran Aparat Penegak Hukum dalam Stabilitas Ekonomi
Dalam konteks pengendalian inflasi, peran aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Polda Lampung menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki korelasi erat dengan stabilitas ekonomi.
Gangguan distribusi, praktik penimbunan, serta spekulasi harga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan berdampak langsung terhadap tingkat inflasi. Oleh karena itu, kehadiran Polda Lampung dalam forum TPID merupakan bentuk nyata dari komitmen Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Polda Lampung juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan indikasi penimbunan atau permainan harga yang merugikan. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum.
Harapan Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri
Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, seluruh pihak berharap agar stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Provinsi Lampung dapat terjaga dengan baik. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh stakeholder berkomitmen untuk terus bekerja secara sinergis demi menjaga kesejahteraan masyarakat.
Polda Lampung berharap bahwa melalui langkah-langkah strategis yang telah disepakati dalam High Level Meeting TPID ini, potensi lonjakan harga dan gangguan distribusi dapat diminimalisir. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dan merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan penuh khidmat.
Komitmen Polda Lampung dalam pengamanan pangan dan pengendalian inflasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
(Humas Polda Lampung / Redaksi Gnotif)
0 Komentar