Press Release Nomor: 34/ II/ HUM.6.1.1./ 2026/ Bidhumas
Sabtu, 7 Februari 2026.
JAKARTA, (Gnotif.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program strategis nasional di bidang ketahanan pangan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memastikan penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog bagi petani jagung di berbagai daerah di Indonesia. Program ini secara khusus diarahkan untuk memutus mata rantai tengkulak yang selama ini kerap merugikan petani, sekaligus menciptakan sistem pertanian jagung yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan petani.
Pada Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat koordinasi ini berlangsung di Markas Besar Polri, Jakarta, dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia.
Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) SSDM Polri yang juga menjabat sebagai Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, Brigjen Langgeng menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi nasional untuk memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Menurut Brigjen Langgeng, keberhasilan Indonesia dalam menekan bahkan meniadakan impor jagung pakan ternak pada tahun 2025 merupakan capaian strategis yang patut dipertahankan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, rakor ini menjadi momentum penting untuk melakukan analisa dan evaluasi kinerja, sekaligus merumuskan strategi yang lebih komprehensif untuk tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi dalam menjalankan strategi ke depan agar tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Jagung pakan ternak merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran vital dalam rantai pasok pangan nasional. Jagung tidak hanya menjadi bahan baku utama industri pakan ternak, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap stabilitas harga produk peternakan seperti daging ayam, telur, dan produk turunan lainnya. Oleh karena itu, stabilitas produksi, distribusi, serta harga jagung menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan sektor pangan nasional.
Polri, melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, mengambil peran aktif dalam mengawal seluruh proses produksi jagung, mulai dari tahap perencanaan tanam, penyediaan modal, pendampingan teknis, hingga penyerapan hasil panen. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa petani tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga mendapatkan kepastian pasar dan harga yang layak.
Di sisi hulu, salah satu persoalan utama yang kerap dihadapi petani adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Banyak petani yang selama ini bergantung pada tengkulak atau sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi, yang pada akhirnya menurunkan margin keuntungan petani dan memperkuat ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Polri menjembatani petani, khususnya kelompok tani (Poktan) jagung, dengan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan.
Salah satu implementasi nyata dari program ini terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis. Di wilayah tersebut, petani jagung telah memperoleh akses kredit modal melalui skema KUR. Kredit ini digunakan untuk kembali menanam jagung, memperluas lahan pertanian, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen.
Keberhasilan di wilayah Jawa Barat ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara Polri, perbankan, dan petani dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih sehat dan mandiri. Dengan adanya akses permodalan yang memadai, petani tidak lagi harus menjual hasil panennya dengan harga murah kepada tengkulak hanya untuk menutup biaya produksi.
Dalam rakor tersebut, Danang Andi Wijanarko selaku Senior Vice President BRI yang mewakili Himbara, menyampaikan komitmen perbankan nasional dalam mendukung pembiayaan sektor pertanian. Ia menjelaskan bahwa BRI pada tahun 2026 telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun.
“BRI pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafon senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung. Kami berharap pembiayaan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para petani agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik,” ujar Danang dalam paparannya.
Selain permodalan, Polri juga memberikan perhatian besar terhadap aspek stabilitas harga. Salah satu persoalan klasik dalam sektor pertanian adalah fluktuasi harga yang sering kali merugikan petani, terutama saat musim panen raya. Dalam kondisi tersebut, tengkulak kerap memanfaatkan situasi dengan membeli hasil panen petani dengan harga yang jauh di bawah harga yang seharusnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polri menjalin kerja sama strategis dengan Perum Bulog dalam rangka penyerapan hasil panen jagung petani. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kepastian pasar dan harga yang lebih adil bagi petani, sekaligus menjaga stabilitas pasokan jagung nasional.
Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat Dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan jagung. Dalam kebijakan tersebut, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026.
Harga pembelian jagung ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram. Penetapan harga ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi petani sekaligus memperkuat posisi tawar mereka di pasar. Dengan adanya kebijakan ini, petani tidak lagi berada pada posisi yang lemah di hadapan tengkulak.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng Purnomo.
Program ini juga diarahkan untuk mengembangkan lahan-lahan tidur di berbagai daerah. Dengan adanya dukungan permodalan, pendampingan, serta kepastian penyerapan hasil panen, diharapkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif dapat dioptimalkan untuk budidaya jagung.
Selain itu, program ini juga bertujuan untuk membebaskan petani dari jeratan tengkulak yang selama ini menjadi permasalahan struktural di sektor pertanian. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, petani diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan pendampingan manajerial kepada petani dan kelompok tani. Pendampingan ini mencakup aspek perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta edukasi terkait tata kelola usaha pertanian yang lebih profesional.
Dengan pendampingan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola pinjaman modal secara bertanggung jawab, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat daya saing produk jagung nasional. Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani secara berkelanjutan.
Rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga aktif berkontribusi dalam pembangunan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Sinergi antara Polri, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, perbankan, asosiasi industri pakan ternak, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menciptakan ekosistem pertanian jagung yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani.
Melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Indonesia diharapkan dapat terus menjaga kemandirian pangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor, serta meningkatkan daya saing produk pertanian nasional di pasar domestik maupun internasional.
Ke depan, Polri berharap program ini dapat menjadi model bagi pengembangan komoditas pertanian strategis lainnya. Pendekatan terpadu yang melibatkan permodalan, perlindungan harga, pendampingan, serta kepastian penyerapan hasil panen dapat direplikasi untuk komoditas lain seperti padi, kedelai, dan komoditas hortikultura.
Dengan semangat kolaborasi, gotong royong, dan keberpihakan kepada petani, Polri menegaskan komitmennya untuk terus berada di tengah masyarakat sebagai jembatan solusi. Polri akan terus mengawal kebijakan strategis pemerintah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, Polri berharap seluruh jajaran Polda dan pemangku kepentingan di daerah dapat segera menindaklanjuti hasil rakor dengan langkah-langkah konkret di lapangan. Dengan demikian, manfaat program ketahanan pangan dapat benar-benar dirasakan oleh para petani dan masyarakat luas.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, Polri, perbankan, dan pelaku usaha, diharapkan petani jagung Indonesia dapat semakin berdaya, mandiri, dan sejahtera, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh dan berdaulat di bidang pangan. (*)
Redaksi Gnotif.com
