Pesisir Barat, (GNOTIF.COM) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, dan berlangsung khidmat di Lobi Utama Teluk Stabas, Gedung Marga Sai Batin, pada Jumat (17/04/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi, mempercepat kinerja perangkat daerah, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks di masa mendatang.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: 100.3.3.2/166/V.04/HK/2026 tentang pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Turut hadir dalam prosesi tersebut Wakil Bupati Irawan Topan, SH., M.Kn., para staf ahli bupati, para asisten bupati, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Pesisir Barat, serta berbagai unsur undangan lainnya yang ikut menyaksikan momen penting tersebut.
Pelantikan Sebagai Momentum Strategis
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni atau formalitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat struktur organisasi pemerintahan daerah agar lebih adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik sekaligus mengingatkan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Jabatan ini bukan sekadar kenaikan pangkat atau posisi, tetapi sebuah kepercayaan yang harus dijaga dengan integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi. Jadikan amanah ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Pesisir Barat,” ujar Bupati.
Menurutnya, pejabat yang dilantik harus mampu menjadi motor penggerak dalam organisasi masing-masing, menciptakan inovasi, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
Penyegaran Organisasi dan Tantangan Masa Depan
Bupati menjelaskan bahwa pelantikan ini juga merupakan bagian dari penyegaran organisasi guna menghadirkan energi baru dalam birokrasi. Dengan adanya rotasi dan pengisian jabatan strategis, diharapkan tercipta semangat baru yang mampu mendorong peningkatan kinerja secara keseluruhan.
Ia menilai bahwa tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, mampu beradaptasi dengan perubahan, serta memiliki visi yang jelas dalam menjalankan tugasnya.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama. Perubahan zaman menuntut kita untuk lebih inovatif, cepat, dan tepat dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antarperangkat daerah. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh pejabat mampu membangun koordinasi yang baik serta menghindari ego sektoral yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.
Fokus pada Pelayanan Publik
Salah satu poin penting yang disampaikan dalam sambutan tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Bupati menegaskan bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus berorientasi pada kepentingan publik.
Ia mendorong setiap OPD untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Pelayanan publik harus cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit. Kita harus hadir sebagai solusi,” katanya.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, setiap aparatur dituntut untuk bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik.
Penegakan Disiplin ASN
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar dalam penerapan sanksi bagi pelanggaran disiplin.
Bupati menjelaskan bahwa sanksi disiplin memiliki tingkatan, mulai dari ringan hingga berat, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat bagi pelanggaran serius.
“Disiplin adalah kunci utama dalam membangun birokrasi yang profesional. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. Semua harus taat aturan,” tegasnya.
Ia juga meminta kepada para pimpinan OPD untuk menjadi contoh dalam hal kedisiplinan, baik dalam kehadiran, kinerja, maupun etika kerja. Kepemimpinan yang baik, menurutnya, akan menciptakan budaya kerja yang positif di lingkungan organisasi.
Reformasi Birokrasi dan Efisiensi Anggaran
Bupati Dedi Irawan turut menyinggung pentingnya reformasi birokrasi yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya sekadar wacana, tetapi harus diwujudkan melalui peningkatan kinerja dan akuntabilitas.
Selain itu, ia juga mengingatkan tentang kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan belanja pegawai yang maksimal sebesar 30 persen dari APBD pada tahun 2027. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.
“Kita harus cerdas dalam mengelola keuangan daerah. Tingkatkan PAD melalui inovasi dan terobosan baru, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja lama yang tidak produktif serta mulai beradaptasi dengan sistem kerja yang lebih modern dan berbasis kinerja.
Instruksi dan Arahan Khusus
Dalam arahannya, Bupati memberikan sejumlah instruksi kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta agar mereka mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.
Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
- Menjadi teladan dalam kedisiplinan dan etika kerja.
- Menerapkan prinsip “3 tepat”, yaitu tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat mutu.
- Membangun budaya kerja yang produktif dan inovatif.
- Meningkatkan sinergi antarperangkat daerah.
- Berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.
Daftar Pejabat yang Dilantik
Adapun pejabat yang dilantik dalam kesempatan tersebut adalah sebagai berikut:
- Andi Indrawara, S.Sos. – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- M. Ma’ruf, S.P. – Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
- Mesrawan, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Martinus, S.IP. – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Irhamudin, SKM., M.M. – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- Septomo, SKM., M.M. – Kepala Dinas Kesehatan
- Makmur Hidayat, S.Pi., M.M. – Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- M. Belly Oscar, S.H., M.H. – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- Herdi Wilismar, SH., M.M. – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Harapan dan Komitmen ke Depan
Dengan dilantiknya para pejabat tersebut, diharapkan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Bupati berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah.
“Saudara adalah wajah birokrasi dan harapan masyarakat Pesisir Barat. Jaga kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi awal dari langkah baru dalam memperkuat birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimis mampu menghadapi berbagai tantangan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (ADV)
(Biro Pesisir Barat: Apriyan)
