Kotabumi, Lampung Utara, (Gnotif.com) — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari kehadiran Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Mahan Agung Bandarlampung, Senin (25/05/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan guna mempercepat implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
Dalam kegiatan itu, Bupati Lampung Utara didampingi oleh Sekretaris Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Dr. Desyadi, S.H., M.H., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gunaido Uthama, S.IP., M.H., serta Plt Kepala Dinas BPKAD Iskandar Helmi, S.E., M.M.
HLM TP2DD tersebut juga dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela Chalim, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Bimo Epiyanto, Direktur Utama Bank Lampung Indra Merviana, serta sejumlah kepala daerah dan pimpinan OPD se-Provinsi Lampung.
Forum tersebut menjadi momentum penting dalam mengevaluasi sekaligus memperkuat percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah yang saat ini terus dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Digitalisasi Jadi Keharusan
Dalam paparannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa digitalisasi saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah.
Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Sebab digitalisasi merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur Lampung.
Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem digital memiliki banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat birokrasi, hingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, digitalisasi juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih modern, cepat, dan efektif.
Lampung Utara Masuk Empat Besar Digitalisasi
Dalam kegiatan tersebut, capaian digitalisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendapat perhatian positif setelah berhasil menempati posisi empat besar dalam penerapan sistem digitalisasi pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
Berdasarkan skor Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), Kabupaten Lampung Utara memperoleh nilai 95,50 persen digital.
Capaian tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pemerintahan.
Peringkat pertama dalam implementasi digitalisasi pemerintah daerah di Provinsi Lampung diraih Kabupaten Way Kanan dengan skor IETPD 97,00 persen digital.
Sementara itu, Kabupaten Pesisir Barat berada di posisi terbawah dengan skor digitalisasi sebesar 88,30 persen.
Meskipun demikian, secara keseluruhan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung disebut telah berada pada tahap digitalisasi yang menunjukkan tren positif dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Komitmen Lampung Utara Dukung Transformasi Digital
Peringkat empat se-Lampung yang diraih Kabupaten Lampung Utara menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
Digitalisasi yang diterapkan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembayaran pajak daerah, retribusi, pengelolaan keuangan, hingga pelayanan administrasi pemerintahan.
Melalui penerapan sistem digital, masyarakat kini semakin dimudahkan dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran secara non tunai.
Selain memberikan kemudahan, sistem digital juga dinilai mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan terus mendukung percepatan digitalisasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, profesional, dan efisien.
Transaksi Non Tunai Tingkatkan Transparansi
Penerapan transaksi non tunai menjadi salah satu fokus utama dalam percepatan digitalisasi pemerintah daerah.
Sistem pembayaran digital dianggap mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah karena seluruh transaksi tercatat secara otomatis dan jelas.
Selain itu, penggunaan transaksi non tunai juga membantu meminimalisasi potensi kebocoran anggaran maupun penyalahgunaan keuangan daerah.
“Penerapan transaksi non tunai tidak hanya bertujuan memudahkan pembayaran masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” dijelaskan dalam forum tersebut.
Dengan sistem pembayaran digital, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus menggunakan uang tunai.
Hal tersebut tentu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Kinerja TP2DD Lampung Tunjukkan Tren Positif
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa kinerja TP2DD di wilayah Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan yang sangat positif.
Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung disebut telah berada pada tahap digitalisasi dengan capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh daerah terus meningkatkan inovasi digital guna mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Ke depan, digitalisasi diharapkan tidak hanya diterapkan pada sistem pembayaran, tetapi juga mencakup berbagai sektor pelayanan lainnya.
Dengan semakin luasnya penerapan teknologi digital, tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan.
Sinergi Pemerintah dan Bank Indonesia
Keberhasilan percepatan digitalisasi daerah tidak terlepas dari sinergi yang baik antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan.
Dalam kegiatan HLM TP2DD tersebut, Bank Indonesia turut memberikan dukungan terhadap percepatan implementasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung Bimo Epiyanto menegaskan pentingnya digitalisasi keuangan daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan efisien.
Bank Indonesia juga terus mendorong pemerintah daerah memperluas penggunaan sistem pembayaran digital guna meningkatkan inklusi keuangan masyarakat.
Selain itu, sektor perbankan seperti Bank Lampung memiliki peran penting dalam mendukung implementasi transaksi non tunai di daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Dukung Agenda Indonesia Emas 2045
Transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung agenda besar Indonesia Emas 2045.
Pemerintah pusat terus mendorong seluruh daerah untuk mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan daya saing daerah.
Digitalisasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam menciptakan birokrasi yang modern, transparan, dan profesional.
Selain itu, penerapan teknologi digital juga sangat penting dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital dan tantangan global di masa mendatang.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sendiri terus berupaya meningkatkan berbagai sistem pelayanan berbasis digital agar semakin mudah diakses oleh masyarakat.
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penerapan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat kini membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan efisien.
Melalui sistem digital, proses administrasi pemerintahan dapat dilakukan secara lebih praktis sehingga mengurangi antrean dan mempercepat pelayanan.
Selain itu, sistem digital juga membantu meningkatkan akurasi data serta meminimalisasi kesalahan administrasi.
Di bidang keuangan daerah, penggunaan transaksi non tunai membantu mempercepat proses pembayaran dan meningkatkan keamanan transaksi.
Dengan berbagai manfaat tersebut, digitalisasi menjadi langkah penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan modernisasi pemerintahan daerah.
Lampung Utara Terus Tingkatkan Inovasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan inovasi digital di berbagai sektor pelayanan pemerintahan.
Berbagai upaya akan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik berbasis elektronik.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan sektor perbankan, guna mempercepat implementasi digitalisasi.
Capaian peringkat empat se-Lampung menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
Dengan semangat transformasi digital, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimistis mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, modern, dan profesional bagi masyarakat.
Keberhasilan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara terus bergerak maju dalam mendukung pembangunan daerah berbasis teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. (*)
Redaksi Gnotif
0 Komentar