Jakarta, (Gnotif.com) – LSM TRIGA Nusantara Indonesia menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai kurang lebih Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban yang dipublikasikan sebagai “Kurban Presiden” dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Organisasi tersebut menilai kebijakan itu memunculkan pertanyaan serius terkait tata kelola anggaran negara, etika kekuasaan, hingga legitimasi moral penggunaan dana publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis Divisi Advokasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Negara LSM TRIGA Nusantara Indonesia pada Rabu, 27 Mei 2026, organisasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan APBN harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik yang bersifat prioritas, mendesak, dan memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurut TRIGA Nusantara, polemik bukan terletak pada pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri, melainkan pada sumber pendanaan serta narasi yang dibangun di ruang publik. Mereka menilai penggunaan uang negara untuk program simbolik yang kemudian dilekatkan pada figur tertentu berpotensi mencampurkan antara kepentingan negara dan kepentingan pencitraan personal pejabat publik.
APBN Disebut Amanah Rakyat
TRIGA Nusantara menegaskan bahwa APBN merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab. Karena itu, setiap penggunaan dana negara wajib mempertimbangkan asas kepatutan, urgensi, serta prioritas kebutuhan masyarakat secara luas.
“APBN adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan berbagai sumber penerimaan negara lainnya. Maka penggunaannya harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan untuk membangun citra personal atau simbol politik tertentu,” demikian pernyataan TRIGA Nusantara dalam rilis resminya.
Mereka menilai bahwa publik berhak mempertanyakan penggunaan dana negara dalam jumlah besar untuk program yang dianggap lebih bersifat simbolik dibanding substansial, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
TRIGA Nusantara menyoroti masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pengangguran, kemiskinan, hingga ketahanan pangan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah.
“Saat rakyat masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah seharusnya lebih sensitif dan berhati-hati dalam menggunakan APBN. Program-program yang bersifat simbolik semestinya tidak menjadi prioritas ketika masih banyak kebutuhan masyarakat yang mendesak,” lanjut pernyataan tersebut.
Program Kurban Presiden Dinilai Timbulkan Polemik
TRIGA Nusantara menyebut bahwa publikasi program “Kurban Presiden” dengan pendanaan dari APBN berpotensi menimbulkan polemik karena dianggap membangun persepsi bahwa program tersebut merupakan bentuk kedermawanan pribadi seorang kepala negara.
Padahal, menurut mereka, sumber pendanaannya berasal dari uang negara yang sejatinya merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Dalam prinsip tata kelola pemerintahan modern, kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan persoalan etika kekuasaan.
Mereka juga menilai praktik semacam itu berpotensi menciptakan apa yang disebut sebagai political credit-claiming atau pengambilan kredit politik menggunakan sumber daya negara.
“Pejabat publik harus mampu memisahkan secara tegas antara kapasitas pribadi, kepentingan politik, dan kewenangan jabatan negara. Jika tidak, maka kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dapat terganggu,” tegas TRIGA Nusantara.
Organisasi tersebut menambahkan bahwa seorang kepala negara yang memiliki kemampuan finansial secara pribadi sejatinya dapat melaksanakan kegiatan bernuansa personal atau simbolik menggunakan dana pribadi, bukan membebankannya kepada APBN.
Aspek Keagamaan Ikut Disorot
Selain mengkritisi aspek tata kelola pemerintahan, TRIGA Nusantara juga menyoroti dimensi keagamaan yang berkembang di tengah polemik penggunaan APBN untuk program kurban tersebut.
Mereka menyebut sejumlah ulama dan akademisi Islam telah memberikan pandangan bahwa kurban yang dibiayai menggunakan dana publik tidak dapat dikategorikan sebagai ibadah kurban pribadi, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai sedekah sosial dari negara.
TRIGA Nusantara bahkan mengutip pandangan dalam literatur fikih klasik mazhab Syafi’i, termasuk kitab Nihayatul Muhtaj, yang menyebut bahwa penggunaan kas negara untuk kepentingan semacam itu harus mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Dalam pandangan tersebut, penggunaan dana publik untuk program non-prioritas hanya dapat dilakukan apabila kondisi keuangan negara benar-benar dalam keadaan longgar dan tidak sedang menghadapi tekanan anggaran.
“Atas dasar itu, kami mempertanyakan relevansi dan urgensi program tersebut di tengah berbagai tantangan fiskal nasional yang masih berlangsung hingga saat ini,” kata TRIGA Nusantara.
LSM tersebut menilai aspek keagamaan tidak boleh dijadikan legitimasi politik atau alat pencitraan kekuasaan. Sebab, nilai utama dari ibadah kurban adalah ketulusan, keikhlasan, dan pengorbanan, bukan pertunjukan simbolik di ruang publik.
Nilai Idul Adha Dinilai Harus Dijaga
Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, TRIGA Nusantara mengingatkan bahwa hakikat kurban bukan sekadar penyembelihan hewan, melainkan refleksi spiritual tentang pengorbanan, ketulusan, serta kepedulian terhadap sesama.
Mereka menilai pemerintah seharusnya menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
“Kurban sejatinya mengajarkan nilai kesederhanaan, empati, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Karena itu, penggunaan APBN dalam konteks ini harus benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” ujar mereka.
TRIGA Nusantara juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden, termasuk mekanisme pengadaan hewan kurban, proses distribusi, hingga pertanggungjawaban anggarannya.
Empat Tuntutan TRIGA Nusantara
Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut, LSM TRIGA Nusantara Indonesia menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, pemerintah diminta menghentikan penggunaan APBN untuk program-program simbolik yang berpotensi dipersonalisasi atas nama pejabat tertentu.
Kedua, DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Dana Bantuan Kemasyarakatan Presiden, termasuk mekanisme pengadaan, distribusi, dan transparansi anggarannya.
Ketiga, Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta memberikan penjelasan resmi terkait status hukum penggunaan dana negara untuk program kurban agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Keempat, pemerintah diminta memprioritaskan penggunaan APBN untuk sektor-sektor yang dianggap lebih mendesak dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
TRIGA Nusantara menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan ditujukan untuk menyerang praktik ibadah kurban maupun simbol keagamaan, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik terhadap tata kelola keuangan negara.
Mereka menyebut bahwa transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBN merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Negara bukan alat pencitraan. APBN adalah amanah rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” tegas TRIGA Nusantara.
LSM tersebut juga menilai kritik dan pengawasan masyarakat sipil terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.
Menurut mereka, ruang publik harus tetap terbuka untuk diskusi kritis terkait penggunaan keuangan negara, terutama ketika menyangkut program-program yang bersifat simbolik dan melibatkan anggaran besar.
Pentingnya Prioritas Anggaran
TRIGA Nusantara mengingatkan bahwa tantangan ekonomi nasional masih cukup berat. Banyak daerah di Indonesia yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, keterbatasan fasilitas kesehatan, hingga kualitas pendidikan yang belum merata.
Karena itu, mereka berharap pemerintah lebih fokus pada program-program strategis yang benar-benar berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Setiap rupiah APBN harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi rakyat. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran negara,” ujarnya.
TRIGA Nusantara menambahkan bahwa kepemimpinan yang kuat bukan diukur dari besarnya simbol yang ditampilkan kepada publik, melainkan dari integritas dalam mengelola amanah rakyat serta keberanian mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kepemimpinan sejati lahir dari kejujuran, integritas, dan keberpihakan kepada rakyat, bukan dari simbol-simbol yang dibangun menggunakan uang negara,” tutup pernyataan tersebut.
(Red)
Redaksi Gnotif
0 Komentar