Jakarta, (Gnotif.com) – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Indonesia menyoroti tingginya intensitas kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto sejak resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Sorotan tersebut muncul sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya terkait efektivitas diplomasi internasional dan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.
Menurut LSM Triga Nusantara Indonesia, diplomasi internasional memang merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan antarnegara. Dalam era globalisasi dan persaingan ekonomi dunia yang semakin ketat, kehadiran seorang kepala negara dalam berbagai forum internasional dianggap memiliki nilai strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.
Namun demikian, organisasi tersebut menilai bahwa tingginya frekuensi perjalanan luar negeri seorang presiden tetap perlu dievaluasi secara objektif. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap kunjungan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Berdasarkan berbagai data publik yang dihimpun dari sejumlah sumber terbuka, hingga pertengahan tahun 2026 Presiden Prabowo Subianto tercatat telah melakukan sekitar 51 agenda lawatan luar negeri ke berbagai negara strategis di dunia.
Negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan tersebut meliputi kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, hingga Pasifik. Beberapa negara yang tercatat pernah dikunjungi antara lain China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Thailand, India, Pakistan, Filipina, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, Turki, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Swiss, Republik Ceko, Rusia, Australia, Peru, dan Brasil.
Selain melakukan kunjungan bilateral dengan para kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden juga menghadiri berbagai forum internasional yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan geopolitik dunia.
Beberapa forum internasional yang dihadiri antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), KTT Developing Eight (D-8), forum investasi internasional, forum ketahanan pangan global, forum energi dunia, hingga berbagai pertemuan kerja sama pertahanan dan keamanan internasional.
LSM Triga Nusantara Indonesia menilai bahwa keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum tersebut memang memiliki arti penting dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan Asia Tenggara dan anggota aktif komunitas internasional.
Namun organisasi tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas diplomasi yang dilakukan pemerintah harus disertai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Menurut mereka, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dari berbagai kunjungan kenegaraan yang telah dilakukan selama ini.
Diplomasi dan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran Negara
Dalam pernyataannya, LSM Triga Nusantara Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak menolak diplomasi internasional maupun aktivitas luar negeri yang dilakukan Presiden. Sebaliknya, mereka mengakui bahwa diplomasi merupakan salah satu instrumen utama dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global.
Melalui diplomasi, Indonesia dapat membuka peluang investasi, memperluas pasar ekspor, memperkuat kerja sama pertahanan, meningkatkan hubungan perdagangan, serta memperjuangkan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan pembangunan nasional.
Meski demikian, setiap aktivitas diplomasi yang melibatkan perjalanan luar negeri tentu memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Karena itu, penggunaan anggaran negara harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
LSM Triga Nusantara Indonesia menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang sehat. Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan dan apa hasil yang diperoleh dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
Dalam konteks lawatan luar negeri Presiden, organisasi tersebut mengingatkan bahwa setiap perjalanan kenegaraan melibatkan berbagai komponen pembiayaan mulai dari operasional pesawat kepresidenan, pengamanan, akomodasi, protokoler, konsumsi, hingga kebutuhan delegasi yang mendampingi.
Estimasi Biaya Mencapai Ratusan Miliar Rupiah
Salah satu poin yang menjadi perhatian LSM Triga Nusantara Indonesia adalah besarnya potensi anggaran yang digunakan untuk membiayai lawatan luar negeri Presiden.
Berdasarkan berbagai estimasi yang beredar di ruang publik, biaya satu kali perjalanan kenegaraan Presiden diperkirakan dapat mencapai kisaran Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Besaran tersebut bergantung pada berbagai faktor seperti lokasi tujuan, jumlah anggota delegasi, kebutuhan pengamanan, durasi kunjungan, penggunaan pesawat kepresidenan, hingga fasilitas protokoler yang diperlukan.
Apabila angka estimasi tersebut dikalikan dengan sekitar 51 agenda lawatan luar negeri yang telah dilakukan, maka potensi biaya yang digunakan diperkirakan berada pada kisaran Rp255 miliar hingga Rp510 miliar.
LSM Triga Nusantara Indonesia menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan data resmi pemerintah, melainkan hasil estimasi berdasarkan berbagai informasi yang tersedia di ruang publik.
Meskipun demikian, besarnya potensi anggaran tersebut dinilai cukup untuk memunculkan diskusi dan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan dana negara.
Menurut organisasi tersebut, semakin besar anggaran yang digunakan maka semakin besar pula tuntutan transparansi yang harus diberikan kepada masyarakat.
Publik tidak hanya ingin mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan, tetapi juga ingin mengetahui manfaat konkret yang berhasil diperoleh dari setiap perjalanan tersebut.
Pertanyaan Publik Mengenai Peran Menteri Luar Negeri
Salah satu isu yang diangkat oleh LSM Triga Nusantara Indonesia adalah mengenai pembagian peran antara Presiden dan Menteri Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi internasional.
Indonesia memiliki Menteri Luar Negeri yang secara khusus diberi mandat untuk mengelola hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga memiliki puluhan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang tersebar di berbagai negara serta ratusan diplomat karier yang bertugas memperjuangkan kepentingan nasional.
Dengan adanya infrastruktur diplomatik yang cukup besar tersebut, organisasi itu menilai bahwa publik wajar mempertanyakan sejauh mana kehadiran Presiden diperlukan dalam setiap agenda diplomasi.
Mereka mempertanyakan apakah seluruh agenda diplomasi internasional harus dipimpin langsung oleh Presiden atau sebagian dapat diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri maupun perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri.
LSM Triga Nusantara Indonesia menegaskan bahwa pertanyaan tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap aktivitas diplomasi Presiden. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol publik terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan.
Menurut mereka, perlu ada penjelasan yang jelas mengenai agenda-agenda mana yang memang membutuhkan kehadiran langsung kepala negara dan agenda mana yang dapat diwakilkan oleh pejabat lainnya tanpa mengurangi substansi kepentingan nasional.
Diplomasi Harus Memberikan Manfaat Nyata
Dalam pernyataannya, LSM Triga Nusantara Indonesia menekankan bahwa keberhasilan diplomasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah negara yang dikunjungi atau banyaknya forum internasional yang dihadiri.
Keberhasilan diplomasi harus diukur berdasarkan hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
Manfaat tersebut dapat berupa meningkatnya investasi yang benar-benar terealisasi, bertambahnya lapangan pekerjaan, meningkatnya ekspor nasional, bertambahnya peluang usaha bagi pelaku UMKM, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara umum.
Organisasi tersebut menilai bahwa banyak kerja sama internasional diumumkan dalam bentuk nota kesepahaman atau komitmen investasi. Namun masyarakat juga perlu mengetahui sejauh mana komitmen tersebut benar-benar direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah untuk menyampaikan laporan berkala mengenai hasil konkret dari setiap lawatan luar negeri yang dilakukan.
Dorongan Transparansi kepada Pemerintah
LSM Triga Nusantara Indonesia secara khusus mendorong pemerintah untuk membuka informasi secara transparan terkait berbagai aspek lawatan luar negeri Presiden.
Beberapa informasi yang dinilai penting untuk diketahui publik antara lain total biaya yang digunakan dalam setiap kunjungan, jumlah delegasi yang ikut serta, nilai investasi yang berhasil direalisasikan, proyek-proyek yang telah berjalan, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat, serta jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta sebagai hasil dari kerja sama internasional tersebut.
Menurut mereka, keterbukaan informasi seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Selain itu, transparansi juga dapat menjadi sarana evaluasi untuk meningkatkan efektivitas diplomasi Indonesia di masa mendatang.
Dengan adanya data yang terbuka, masyarakat dapat menilai secara objektif apakah sebuah kunjungan kenegaraan memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan.
Kontrol Publik sebagai Bagian dari Demokrasi
LSM Triga Nusantara Indonesia menegaskan bahwa kritik, pertanyaan, dan masukan dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Dalam negara demokratis, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran negara dan hasil yang diperoleh dari setiap kebijakan publik.
Organisasi tersebut berharap diskusi mengenai efektivitas diplomasi dan transparansi anggaran dapat dilakukan secara konstruktif dan objektif tanpa mengurangi penghormatan terhadap lembaga negara maupun kepala pemerintahan.
Mereka menilai bahwa tujuan utama dari pengawasan publik adalah memastikan seluruh kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan pembangunan nasional.
Menutup pernyataannya, LSM Triga Nusantara Indonesia menyampaikan harapan agar setiap aktivitas diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah dapat memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Indonesia.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa rakyat berhak mengetahui hasil nyata dari setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara.
"Jangan sampai rakyat hanya melihat pesawat negara terus lepas landas, tetapi tidak pernah melihat hasilnya mendarat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata," demikian pernyataan yang disampaikan LSM Triga Nusantara Indonesia sebagai penutup sikap mereka terkait isu lawatan luar negeri Presiden dan transparansi penggunaan anggaran negara. (*)
(Redaksi Sumateranewstv)
0 Komentar