Kotabumi, Lampung Utara, (Gnotif.com) – Polemik terkait rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus menjadi perhatian publik. Wacana pinjaman daerah senilai Rp150 miliar tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, kalangan politik, hingga media sosial.
Menanggapi dinamika yang berkembang, mantan Ketua Tim Transisi pasangan Hamartoni Ahadis dan Romli. menyampaikan pandangannya terkait polemik tersebut. Ia menilai perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun pembahasan mengenai kebijakan strategis daerah seharusnya dilakukan secara lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Ia menyayangkan sikap salah satu fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Hamartoni-Romli yang secara terbuka menyatakan penolakan atau meminta pimpinan DPRD untuk meninjau ulang rencana pinjaman tersebut.
Menurutnya, sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah daerah, seharusnya pembahasan mengenai rencana pinjaman dilakukan terlebih dahulu melalui kajian internal bersama partai koalisi dan pemerintah daerah.
“Seharusnya dilakukan kajian secara internal bersama pemerintah daerah dan partai-partai koalisi untuk memastikan bahwa penggunaan pinjaman tersebut benar-benar maksimal dan tepat sasaran untuk pembangunan infrastruktur di Lampung Utara,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Utara saat ini sudah sangat mendesak. Kondisi sebagian besar jalan di wilayah tersebut disebut mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan serius.
Jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara, menurutnya kemampuan pemerintah daerah tentu sangat terbatas untuk memperbaiki seluruh kerusakan jalan yang ada.
“Kalau hanya mengandalkan PAD daerah, tentu sangat sulit untuk memperbaiki seluruh jalan rusak yang ada di Lampung Utara. Sementara masyarakat sudah lama berharap adanya perbaikan infrastruktur yang lebih merata,” katanya.
Ia juga menyoroti dampak dari pernyataan penolakan yang telah tersebar luas melalui media massa dan media sosial. Menurutnya, situasi tersebut memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan memunculkan berbagai opini yang semakin memperkeruh suasana.
Bahkan, ia menyebut muncul ajakan melalui media sosial Facebook untuk melakukan aksi unjuk rasa pada 21 Mei 2026 dengan titik kumpul di Kantor DPRD Lampung Utara guna menolak rencana pinjaman pemerintah daerah tersebut.
“Ini yang sangat disayangkan. Pernyataan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memancing situasi dan menurunkan citra pemerintahan Hamartoni-Romli,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan terkait kebijakan pembangunan seharusnya tidak berkembang menjadi polemik yang berpotensi memecah konsentrasi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Ia menilai fokus utama yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana mempercepat pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat Lampung Utara.
Pinjaman sebesar Rp150 miliar yang direncanakan pemerintah daerah, lanjutnya, sebenarnya masih belum cukup untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan berat.
“Pinjaman Rp150 miliar itu sebenarnya juga belum cukup untuk memperbaiki seluruh jalan rusak yang ada. Kalau tidak ada pinjaman, tentu hanya beberapa titik saja yang dapat diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, masyarakat sangat berharap adanya perbaikan jalan karena infrastruktur jalan merupakan salah satu urat nadi utama perekonomian daerah.
Ia menjelaskan bahwa hubungan antara kualitas jalan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat erat. Infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat.
Jalan yang baik akan mempermudah mobilitas manusia, distribusi barang, serta arus jasa sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Kalau infrastruktur jalan baik, maka aktivitas masyarakat menjadi lancar. Distribusi hasil pertanian, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya akan lebih cepat,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, ia memaparkan sejumlah dampak positif pembangunan jalan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Memperlancar Distribusi Barang dan Jasa
Menurutnya, jalan yang baik dapat mempercepat pengiriman hasil pertanian, perdagangan, maupun produk industri menuju pasar.
Biaya transportasi menjadi lebih murah sehingga harga barang lebih stabil dan keuntungan pelaku usaha meningkat.
Hal ini sangat penting bagi Kabupaten Lampung Utara yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan.
“Kalau jalan bagus, hasil pertanian masyarakat bisa lebih cepat sampai ke pasar. Ongkos distribusi turun dan keuntungan masyarakat meningkat,” jelasnya.
Meningkatkan Investasi Daerah
Selain memperlancar distribusi, kualitas infrastruktur jalan juga berpengaruh terhadap minat investasi di suatu daerah.
Investor umumnya lebih tertarik menanamkan modal di daerah yang memiliki akses transportasi memadai karena memudahkan operasional usaha dan distribusi barang.
“Infrastruktur jalan yang baik akan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Investor tentu melihat akses jalan sebagai faktor penting,” katanya.
Dengan meningkatnya investasi, maka peluang pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin besar.
Mendorong Pertumbuhan UMKM
Perbaikan jalan juga dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pelaku usaha kecil akan lebih mudah menjangkau konsumen dan memperoleh bahan baku dengan biaya yang lebih efisien.
Kondisi ini akan membantu peningkatan pendapatan masyarakat serta membuka peluang kerja baru.
“UMKM sangat bergantung pada akses jalan. Kalau jalan rusak, biaya operasional meningkat dan distribusi menjadi terhambat,” ujarnya.
Meningkatkan Akses Pariwisata
Ia juga menilai pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak besar terhadap perkembangan sektor pariwisata.
Daerah wisata yang memiliki akses jalan baik akan lebih mudah dikunjungi wisatawan sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.
Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor wisata, tetapi juga sektor kuliner, transportasi, penginapan, dan ekonomi kreatif.
“Kalau akses wisata bagus, kunjungan wisatawan meningkat dan ekonomi masyarakat otomatis ikut tumbuh,” katanya.
Mengurangi Kesenjangan Antarwilayah
Menurutnya, pembangunan jalan juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Jalan yang baik akan menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.
Dengan akses yang lebih baik, pemerataan pembangunan akan berjalan lebih optimal.
“Infrastruktur jalan bukan hanya soal transportasi, tetapi juga soal pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat,” jelasnya.
Meningkatkan Nilai Tanah dan Properti
Keberadaan jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan nilai tanah dan perkembangan kawasan permukiman maupun usaha.
Daerah yang memiliki akses jalan bagus biasanya mengalami perkembangan pembangunan yang lebih cepat dibandingkan daerah yang sulit dijangkau.
Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki dampak ekonomi jangka panjang bagi daerah.
Menciptakan Efisiensi Waktu dan Biaya
Kondisi jalan yang baik juga dinilai dapat mengurangi kerusakan kendaraan, menekan kemacetan, dan mempercepat waktu tempuh perjalanan masyarakat.
Dengan demikian, produktivitas masyarakat akan meningkat karena aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih lancar dan efisien.
“Kalau jalan rusak, masyarakat rugi waktu dan biaya. Kendaraan cepat rusak dan aktivitas ekonomi menjadi terhambat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa secara umum semakin baik kualitas jalan di suatu daerah, maka semakin besar peluang pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.
Karena itu, pembangunan infrastruktur jalan sering dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.
“Pembangunan jalan itu bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, rencana pinjaman daerah kepada PT SMI harus dilihat sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan yang selama ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Ia menilai dukungan DPRD terhadap program pembangunan daerah sangat diperlukan selama pelaksanaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kalau tujuannya untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat, maka sudah selayaknya DPRD memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah daerah,” katanya.
Meski demikian, ia juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman agar benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, harus menjadi prioritas utama agar masyarakat dapat melihat secara langsung manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Polemik terkait rencana pinjaman PT SMI hingga kini masih menjadi perhatian publik di Lampung Utara. Berbagai pihak memiliki pandangan berbeda terkait kebijakan tersebut.
Sebagian menilai pinjaman daerah menjadi solusi percepatan pembangunan infrastruktur, sementara sebagian lainnya meminta adanya kajian mendalam terkait kemampuan fiskal daerah dan mekanisme pengembalian pinjaman.
Di tengah dinamika yang berkembang, masyarakat berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
Kerusakan infrastruktur jalan selama ini memang menjadi salah satu persoalan utama yang banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Utara.
Kondisi jalan yang rusak dinilai menghambat aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, hingga mobilitas masyarakat sehari-hari.
Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi harapan besar masyarakat agar roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih baik.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu menghadirkan solusi terbaik dalam mengatasi persoalan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kepentingan masyarakat secara luas.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, pembangunan infrastruktur di Lampung Utara diharapkan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. (*)
Redaksi Gnotif
0 Komentar