Kotabumi, (Gnotif.com) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan pertemuan penutup (exit meeting) pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, yang digelar di ruang tamu Bupati Lampung Utara, Senin (4/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam rangka mengevaluasi hasil pemeriksaan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Exit meeting ini juga merupakan bagian akhir dari rangkaian proses audit yang telah dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., didampingi oleh Penanggung Jawab Pemeriksaan dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Yudi Prawiratman. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara Dra. Intji Indriati, M.H., serta sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Selain itu, hadir pula Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Gunaido Uthama, S.IP., M.H., serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen Tingkatkan Tata Kelola Keuangan
Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dari BPK merupakan bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi secara serius dan bertanggung jawab.
“Kami menyadari bahwa hasil pemeriksaan BPK bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, tetapi lebih kepada upaya memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dengan langkah nyata,” ujar Hamartoni.
Ia juga menambahkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kepercayaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Peran Strategis BPK dalam Pengawasan
Sementara itu, Penanggung Jawab Pemeriksaan dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Yudi Prawiratman, menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses pemeriksaan, tim BPK telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan pemeriksaan di lapangan, hingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP).
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan,” ujarnya.
Yudi juga menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Menurutnya, tindak lanjut tersebut merupakan indikator penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan tata kelola keuangan.
“Kami mengapresiasi komitmen yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Ke depan, kami berharap seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Sinergi Antar Perangkat Daerah
Keberhasilan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tidak lepas dari peran serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, sinergi antar OPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dra. Intji Indriati, M.H., dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antar perangkat daerah. Ia mengingatkan bahwa setiap OPD memiliki tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel.
“Kami mengimbau seluruh perangkat daerah untuk segera menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali di masa mendatang,” tegasnya.
Selain itu, peran Badan Keuangan Daerah (BKD) serta Inspektorat juga sangat vital dalam melakukan pengawasan internal serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Langkah Nyata Menuju Pemerintahan Bersih
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menegaskan bahwa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pengelolaan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi keuangan.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas laporan keuangan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga mampu meraih opini terbaik dari BPK.
Dorongan untuk Transparansi Publik
Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola dan digunakan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, Gunaido Uthama, S.IP., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya transparansi melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat, termasuk terkait pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Harapan ke Depan
Dengan dilaksanakannya exit meeting ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Proses tindak lanjut ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan.
Selain itu, keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara seluruh pihak, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan prinsip-prinsip good governance, kualitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik di masa mendatang.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus meningkat, seiring dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(*)
Redaksi
0 Comments