KOTABUMI, (GNONITF.COM) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara melalui Dinas Sosial menggelar kegiatan Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kabupaten Lampung Utara di Gedung Pusiban Agung Kotabumi, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendataan masyarakat guna mendukung berbagai program kesejahteraan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Sosialisasi tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., Kepala Dinas Sosial Lampung Utara Imam Hanapi, seluruh camat, kepala desa, operator desa se-Kabupaten Lampung Utara, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai unsur terkait yang memiliki peran penting dalam proses pengelolaan data sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam bidang pelayanan sosial. Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi pondasi utama bagi pemerintah dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
"Keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki. Oleh karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk memastikan setiap data masyarakat benar-benar valid, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan," ujar Hamartoni di hadapan para peserta sosialisasi.
Ia menjelaskan bahwa selama ini masih ditemukan berbagai persoalan terkait ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial, mulai dari data ganda, perubahan kondisi ekonomi keluarga, hingga masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum masuk dalam basis data pemerintah. Melalui penerapan DTSEN, pemerintah berharap berbagai persoalan tersebut dapat diminimalisir sehingga penyaluran berbagai bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Bupati juga mengajak seluruh camat, kepala desa, lurah, serta operator desa agar berperan aktif dalam proses pembaruan data. Mereka merupakan ujung tombak yang mengetahui secara langsung kondisi masyarakat di wilayah masing-masing sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga validitas data.
"Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena datanya belum diperbarui. Sebaliknya, jangan pula ada masyarakat yang sudah mampu tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Semua ini harus kita benahi bersama," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara, Imam Hanapi, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai mekanisme penyusunan, pemutakhiran, serta pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Menurutnya, (DTSEN) merupakan sistem pendataan yang akan menjadi acuan nasional dalam berbagai kebijakan sosial maupun ekonomi. Dengan adanya satu data yang terintegrasi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat berdasarkan kondisi nyata masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa peran pemerintah desa sangat penting karena proses verifikasi dan validasi data dilakukan mulai dari tingkat desa dan kelurahan. Oleh sebab itu, operator desa diberikan pemahaman mengenai tata cara pendataan, penggunaan aplikasi, hingga mekanisme pelaporan apabila ditemukan perubahan kondisi masyarakat.
"Operator desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh data yang dikirimkan telah melalui proses verifikasi yang benar. Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas pula," kata Imam Hanapi.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan penjelasan teknis mengenai sistem pendataan terbaru, mekanisme pembaruan data secara berkala, serta pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi (DTSEN) di Kabupaten Lampung Utara.
Selain pemaparan materi, sesi diskusi berlangsung cukup interaktif. Para kepala desa dan operator desa menyampaikan berbagai pengalaman maupun kendala yang selama ini dihadapi saat melakukan pendataan masyarakat, mulai dari perubahan status ekonomi warga, perpindahan domisili, hingga sinkronisasi data antar instansi.
Melalui forum tersebut, Dinas Sosial memberikan berbagai solusi teknis sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten agar setiap perubahan data dapat segera ditindaklanjuti.
Pemkab Lampung Utara berharap implementasi (DTSEN) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Data yang akurat tidak hanya menjadi dasar penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mendukung penyusunan program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan ekonomi daerah.
Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, seluruh aparatur pemerintah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengelolaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dapat berjalan optimal. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan seluruh program pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Utara.
0 Komentar