PEMKAB PESISIR BARAT MATANGKAN PERBUP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

PESISIR BARAT – (GNotif.com) – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mencegah terjadinya perkawinan anak di wilayah setempat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah mempercepat penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencegahan, Penanganan, dan Monitoring Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun.

Upaya tersebut dibahas secara serius melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Batu Gukhi, Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (25/6/2026). Rakor menjadi forum penting untuk menyatukan pemahaman, memperkuat koordinasi serta menghimpun berbagai masukan dari organisasi perangkat daerah dan pihak-pihak terkait dalam rangka menyempurnakan regulasi yang akan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan anak.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Pesisir Barat yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Armand Achyuni. Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Perkumpulan Damar Lampung Afrintina, S.H., M.H., tim dari Kreasi serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Rakor lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, organisasi masyarakat, tenaga pendamping serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara menyeluruh.

Perkawinan Anak Menjadi Perhatian Bersama

Dalam sambutan Bupati Pesisir Barat yang disampaikan oleh Asisten I Ir. Armand Achyuni, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan apresiasi kepada Perkumpulan Damar dan seluruh pihak yang selama ini telah berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas perempuan sekaligus mendorong berbagai upaya pencegahan perkawinan anak di daerah.

Kolaborasi tersebut dinilai penting karena perlindungan terhadap anak membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Persoalan perkawinan anak memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi keluarga, pola pengasuhan, pemahaman masyarakat hingga lingkungan pergaulan anak.

Pemerintah daerah memandang anak sebagai amanah sekaligus harapan bagi masa depan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan yang memadai agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat serta mendukung proses pendidikan dan pengembangan potensi mereka.

Dalam konteks tersebut, pencegahan perkawinan anak menjadi bagian penting dari agenda perlindungan anak. Anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, membangun karakter, mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga.

Perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum siap secara fisik, psikologis, sosial maupun ekonomi dapat membawa berbagai konsekuensi. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi, pendampingan keluarga, penguatan lingkungan pendidikan serta kebijakan yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

Perbup Diharapkan Memperkuat Perlindungan Anak

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Penanganan, dan Monitoring Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memperjelas peran masing-masing pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan.

Regulasi daerah diperlukan agar upaya yang dilakukan tidak bersifat parsial. Dengan adanya aturan yang menjadi pedoman bersama, berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Penyusunan Perbup juga diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam melakukan pencegahan. Tidak hanya ketika kasus atau rencana perkawinan anak sudah terjadi, tetapi juga melalui langkah-langkah antisipasi yang dilakukan sejak awal.

Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan edukasi kepada anak dan keluarga, peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan peran sekolah, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta pengembangan mekanisme pendampingan bagi anak yang berada dalam situasi rentan.

Dengan demikian, Perbup yang sedang dimatangkan diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Regulasi tersebut harus dapat diterapkan secara nyata dan menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam memberikan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Pesisir Barat.

Anak Berhak Mendapat Pendidikan dan Masa Depan

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten I, ditegaskan bahwa anak merupakan bagian penting dari masa depan daerah. Mereka harus memperoleh kesempatan yang luas untuk belajar dan mengembangkan potensi.

Lingkungan yang aman dan sehat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Selain keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat juga memiliki peranan besar dalam memastikan anak mendapatkan perlindungan.

Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah perkawinan anak. Anak yang memiliki akses terhadap pendidikan dan mendapatkan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk mempersiapkan masa depan secara matang.

Karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak perlu berjalan seiring dengan penguatan akses dan kualitas pendidikan. Anak perlu diberikan pemahaman mengenai hak, tanggung jawab, kesehatan, masa depan serta pentingnya mengambil keputusan secara matang.

Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi antara orang tua dan anak harus terus dibangun agar anak memiliki ruang aman untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Pendekatan yang penuh perhatian dan pendampingan diharapkan dapat membantu anak menghadapi berbagai tantangan.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Rakor yang melibatkan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menyadari pentingnya kolaborasi dalam menangani persoalan perkawinan anak. Tidak ada satu pihak yang dapat bekerja sendiri.

Organisasi perangkat daerah memiliki peran sesuai bidang masing-masing. Sektor pendidikan dapat memperkuat edukasi dan pencegahan di lingkungan sekolah. Sektor kesehatan dapat memberikan informasi dan pendampingan terkait kesehatan anak dan remaja. Sementara unsur sosial dapat membantu melakukan pendampingan terhadap keluarga maupun anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Di sisi lain, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki posisi penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Pendekatan yang melibatkan tokoh yang dipercaya masyarakat dapat membantu menyampaikan pesan perlindungan anak dengan bahasa yang lebih mudah diterima.

Organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan Damar juga memiliki pengalaman dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat diharapkan dapat memperkuat program serta memperluas jangkauan edukasi.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat. Anak tidak hanya membutuhkan perlindungan ketika menghadapi masalah, tetapi juga membutuhkan lingkungan yang mampu mencegah munculnya berbagai risiko.

Perkawinan Anak Bukan Sekadar Persoalan Keluarga

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan bahwa perkawinan anak tidak semata-mata menjadi persoalan keluarga. Dampaknya dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan anak dan masyarakat secara lebih luas.

Ketika seorang anak menikah pada usia yang belum matang, terdapat berbagai tantangan yang mungkin harus dihadapi. Anak dapat kehilangan sebagian kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mengembangkan keterampilan dan mempersiapkan masa depan.

Karena itu, pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga membutuhkan dukungan dari lingkungan, sekolah dan pemerintah. Demikian pula pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat agar kebijakan yang disusun dapat diterapkan secara efektif.

Melalui pendekatan bersama, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang semakin baik mengenai pentingnya memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang terlebih dahulu.

Kesadaran tersebut tidak cukup hanya dibangun melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur yang berinteraksi langsung dengan anak dan keluarga.

Perlunya Monitoring dan Penanganan

Salah satu hal penting dalam rancangan Perbup tersebut adalah adanya aspek monitoring dan penanganan. Pemerintah daerah tidak hanya berupaya mencegah, tetapi juga perlu memiliki mekanisme untuk memantau kondisi di lapangan dan memberikan respons ketika ditemukan situasi yang membutuhkan perhatian.

Monitoring dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Data dan informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menentukan program pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, aspek penanganan diperlukan untuk memastikan anak yang berada dalam situasi rentan memperoleh pendampingan yang sesuai. Penanganan harus mengedepankan kepentingan terbaik anak dan dilakukan secara terpadu.

Dengan adanya mekanisme yang jelas, diharapkan tidak terjadi kondisi ketika anak dan keluarga menghadapi persoalan tanpa mendapatkan pendampingan. Sistem yang terkoordinasi akan membantu memastikan setiap pihak memahami langkah yang perlu dilakukan.

Perkumpulan Damar Dukung Upaya Pemerintah

Kehadiran Direktur Perkumpulan Damar Lampung, Afrintina, S.H., M.H., dalam Rakor tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.

Perkumpulan Damar selama ini disebut telah berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas perempuan serta mendorong upaya pencegahan perkawinan anak. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan perlindungan anak.

Kerja sama pemerintah dengan lembaga masyarakat diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam penyusunan regulasi. Berbagai pengalaman dan masukan dari lapangan dapat menjadi bahan penting agar aturan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain Perkumpulan Damar, kegiatan tersebut juga melibatkan tim dari Kreasi dan pihak terkait lainnya. Kehadiran berbagai unsur menunjukkan bahwa penyusunan regulasi dilakukan melalui proses koordinasi dan pembahasan lintas sektor.

Regulasi Harus Berpihak pada Kepentingan Terbaik Anak

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap berbagai masukan yang muncul dalam Rakor dapat memperkaya substansi Perbup. Regulasi yang disusun diharapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab persoalan di lapangan.

Kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan. Setiap program dan langkah yang dilakukan perlu mempertimbangkan kebutuhan anak serta memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.

Regulasi juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan koordinasi yang baik, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.

Dalam jangka panjang, keberadaan regulasi diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan yang semakin ramah anak. Keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah dapat memiliki pedoman bersama dalam menjalankan peran masing-masing.

Membangun Kesadaran dari Lingkungan Keluarga

Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama bagi anak. Karena itu, penguatan kesadaran orang tua menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan perkawinan anak.

Orang tua perlu memahami bahwa memberikan kesempatan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depan merupakan bagian dari tanggung jawab keluarga. Anak juga perlu diajak berkomunikasi mengenai cita-cita, pendidikan dan berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Komunikasi yang terbuka dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat antara orang tua dan anak. Ketika anak merasa didengar dan dihargai, mereka akan lebih mudah menyampaikan persoalan yang dihadapi.

Di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi, keluarga juga menghadapi tantangan baru. Karena itu, pendampingan orang tua perlu dilakukan secara aktif agar anak tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang berpotensi membawa risiko.

Sekolah Memiliki Peran Strategis

Selain keluarga, sekolah memiliki peran strategis dalam mencegah perkawinan anak. Lingkungan pendidikan dapat menjadi tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi dan pembinaan yang sesuai dengan usia mereka.

Guru dan tenaga pendidik juga dapat menjadi pihak yang membantu mengidentifikasi perubahan kondisi anak. Apabila seorang anak menghadapi persoalan keluarga atau sosial yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, sekolah dapat melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Pendidikan yang inklusif dan aman diharapkan dapat membuat anak merasa nyaman untuk melanjutkan sekolah. Anak perlu mendapatkan dukungan agar mampu menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer pengetahuan, tetapi juga bagian dari sistem perlindungan anak.

Tokoh Agama dan Masyarakat Diharapkan Terlibat

Upaya pencegahan perkawinan anak juga membutuhkan dukungan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan sosial.

Pendekatan berbasis komunitas dapat membantu menyampaikan pesan mengenai pentingnya perlindungan anak secara lebih luas. Tokoh masyarakat dapat mengajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk bersama-sama memberikan kesempatan kepada anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal.

Sinergi dengan tokoh agama juga dapat memperkuat pemahaman mengenai tanggung jawab orang tua, pentingnya pendidikan serta perlindungan terhadap anak. Pesan tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Dengan melibatkan tokoh yang dipercaya masyarakat, upaya pencegahan diharapkan dapat menjadi gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah.

Menuju Generasi Pesisir Barat yang Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menempatkan perlindungan anak sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Anak-anak hari ini merupakan generasi yang akan menentukan arah Kabupaten Pesisir Barat pada masa mendatang.

Karena itu, investasi terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sarana fisik, tetapi juga melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan dan pemberian kesempatan untuk mengembangkan potensi.

Ketika anak mendapatkan lingkungan yang aman dan kesempatan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang berkualitas. Sebaliknya, berbagai persoalan yang menghambat tumbuh kembang anak perlu dicegah sejak awal.

Percepatan penyusunan Perbup tentang Pencegahan, Penanganan, dan Monitoring Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

Rakor Jadi Momentum Memperkuat Komitmen

Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang berlangsung di Ruang Rapat Batu Gukhi pada Kamis (25/6/2026) menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama. Forum tersebut memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan, masukan dan rekomendasi terkait regulasi yang sedang disusun.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang komprehensif. Regulasi yang lahir nantinya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap anak.

Keberhasilan pencegahan perkawinan anak tentunya membutuhkan proses yang panjang. Namun, langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan adanya komitmen untuk membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Armand Achyuni saat membacakan sambutan Bupati menegaskan pentingnya kepedulian bersama terhadap masa depan anak-anak.

“Momentum ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Keberhasilan upaya perlindungan anak hari ini akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Barat di masa yang akan datang,” ujar Asisten I saat membacakan sambutan Bupati.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap unsur masyarakat memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Komitmen Berkelanjutan Pemerintah Daerah

Melalui Rakor lintas sektor tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Penyusunan Perbup diharapkan menjadi bagian dari langkah konkret untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Regulasi akan berjalan efektif apabila didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Karena itu, setelah regulasi nantinya ditetapkan, diperlukan sosialisasi dan implementasi secara berkelanjutan. Masyarakat harus mengetahui tujuan serta arah kebijakan sehingga dapat ikut berperan dalam pelaksanaannya.

Pencegahan juga harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif dan persuasif. Keluarga perlu diberikan pemahaman dan pendampingan agar dapat mengambil keputusan yang mengutamakan masa depan anak.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap seluruh proses penyusunan Perbup dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan regulasi yang kuat, implementatif serta sesuai dengan kondisi daerah.

Pada akhirnya, upaya mencegah perkawinan anak merupakan bagian dari investasi jangka panjang bagi masa depan Kabupaten Pesisir Barat. Anak-anak yang hari ini mendapatkan perlindungan, pendidikan dan kesempatan untuk berkembang akan menjadi generasi yang kelak berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

Komitmen tersebut perlu terus dijaga melalui kerja sama yang konsisten antara pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap penyusunan Perbup tentang Pencegahan, Penanganan, dan Monitoring Perkawinan di Bawah Usia 19 Tahun dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan anak. Melalui regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Pesisir Barat diharapkan mampu menghadirkan lingkungan yang aman bagi anak serta mendorong lahirnya generasi yang sehat, cerdas, berkualitas dan memiliki kesempatan luas untuk meraih cita-cita.

Dengan demikian, Rakor lintas sektor yang digelar di Ruang Rapat Batu Gukhi bukan sekadar forum pembahasan regulasi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kepedulian bersama terhadap masa depan anak. Upaya yang dilakukan hari ini diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan Pesisir Barat yang lebih maju dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari pembangunan daerah. (ADV)

Kabiro Pesisir Barat: Aprian.

Berbagi :