LAMPUNG UTARA, (GNOTIF.COM) - Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan sejumlah instansi terkait melaksanakan monitoring harga, ketersediaan, distribusi, serta penyaluran beras tahun 2026 di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Lampung Utara, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan monitoring tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memastikan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya komoditas beras, tetap tersedia dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran pemantauan dalam kegiatan tersebut. Tim mendatangi Pasar Sentral Kotabumi untuk melihat secara langsung perkembangan harga beras di tingkat pedagang dan kondisi permintaan masyarakat. Selain itu, monitoring juga dilakukan di toko distributor beras FJ Store Kotabumi, gudang Alfamart Kalibalangan di Kecamatan Abung Selatan, serta tempat penggilingan padi PP Bumi Jaya yang berada di Desa Bumi Jaya.
Pemantauan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual beras kepada masyarakat, tetapi juga untuk melihat rantai pasok mulai dari ketersediaan stok, distribusi dari distributor, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga aktivitas penggilingan yang menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan beras di wilayah Lampung Utara.
Pastikan Harga dan Stok Beras Tetap Terkendali
Dalam kegiatan tersebut, tim yang turun ke lapangan melibatkan Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis, S.P., M.Si., perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Utara, Pimpinan Cabang Bulog Lampung Utara, serta personel Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres Lampung Utara.
Keterlibatan lintas instansi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap komoditas pangan, khususnya beras, dilakukan secara bersama-sama. Hal ini penting mengingat beras merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat menentukan kondisi ekonomi rumah tangga dan daya beli masyarakat.
Di Pasar Sentral Kotabumi, tim melakukan pengecekan terhadap harga sejumlah jenis beras yang diperdagangkan. Dari hasil pemantauan, beras SPHP menjadi salah satu jenis beras yang banyak diminati oleh masyarakat.
Program beras SPHP sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Keberadaan beras tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, terutama ketika terjadi perubahan harga atau gangguan pada rantai pasok komoditas pangan.
Sementara itu, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, harga beras premium dan medium yang dijual di wilayah Kabupaten Lampung Utara masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator bahwa perkembangan harga beras di tingkat konsumen masih berada dalam kondisi yang relatif terkendali.
Meski demikian, pemantauan tetap diperlukan secara berkala. Perubahan harga gabah, biaya distribusi, ketersediaan stok, hingga kondisi produksi di tingkat petani dapat memengaruhi harga beras yang diterima masyarakat.
Alfamart Siapkan Penyaluran Beras
Selain melakukan pengecekan di pasar, tim monitoring juga mendatangi Depo Alfamart yang berada di wilayah Lampung Utara. Pengecekan tersebut dilakukan untuk mengetahui ketersediaan beras di jaringan ritel serta memastikan proses distribusi berjalan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut, sejak Agustus 2026 telah masuk beras premium merek Raja Platinum dan Raja Ultima dengan jumlah masing-masing sebanyak 500 sak.
Dengan masuknya pasokan tersebut, ketersediaan beras premium di jaringan ritel diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pihak Alfamart juga menyampaikan rencana untuk melakukan pemesanan beras SPHP Bulog melalui RNI.
Rencana pemesanan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan beras SPHP di tingkat konsumen. Distribusi melalui jaringan ritel juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras program pemerintah, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga pangan.
Tim kemudian melakukan pengecekan terhadap proses distribusi dan ketersediaan stok untuk memastikan tidak terjadi hambatan yang berpotensi mengganggu pasokan kepada masyarakat.
Cek Penggilingan Padi Maklon Bulog
Monitoring tidak berhenti pada pasar, distributor, dan jaringan ritel. Tim juga menyambangi PP Bumi Jaya di Desa Bumi Jaya untuk melihat secara langsung aktivitas penggilingan padi yang merupakan maklon Bulog.
Penggilingan tersebut memiliki peran dalam mendukung ketersediaan beras di wilayah Lampung Utara. Dari hasil pengecekan, PP Bumi Jaya menghasilkan empat merek beras medium, yaitu Kapal Layar, Bunga Tulip, Sekar Pantun, dan Kepala Rusa.
Beras hasil penggilingan tersebut selanjutnya dipasarkan kepada pedagang di sekitar wilayah Lampung Utara dengan harga sekitar Rp15.000 per kilogram.
Keberadaan penggilingan padi menjadi salah satu bagian penting dalam rantai pasok pangan. Aktivitas penggilingan memastikan gabah yang berasal dari petani maupun daerah pemasok dapat diproses menjadi beras yang kemudian didistribusikan kepada pedagang dan konsumen.
Dalam kesempatan tersebut, tim juga mendapatkan informasi mengenai ketersediaan bahan baku gabah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi penggilingan.
Saat ini, gabah untuk kebutuhan penggilingan diperoleh dari wilayah Rajawitu dan Belitang, Sumatera Selatan. Hal tersebut dilakukan karena petani di sekitar wilayah Lampung Utara saat ini sedang tidak memasuki masa panen.
Gabah Kering Panen (GKP) yang diperoleh dari wilayah tersebut berada pada kisaran harga Rp7.800 per kilogram. Kondisi ini menggambarkan bahwa pasokan bahan baku untuk industri penggilingan tidak hanya bergantung pada produksi di wilayah Lampung Utara, tetapi juga dapat berasal dari daerah lain ketika siklus panen lokal belum berlangsung.
Distribusi Menjadi Perhatian Bersama
Rangkaian monitoring tersebut juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung kondisi rantai distribusi beras dari hulu hingga hilir. Pemerintah dan aparat terkait perlu memastikan agar distribusi berjalan lancar sehingga pasokan beras dapat sampai kepada masyarakat tanpa hambatan yang berarti.
Kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Ketika pasokan tersedia dan distribusi berjalan normal, potensi terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga dapat ditekan.
Sebaliknya, apabila terdapat gangguan dalam rantai distribusi, kondisi tersebut dapat memberikan dampak terhadap harga di tingkat konsumen. Karena itu, monitoring secara langsung menjadi langkah preventif untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu stabilitas pangan.
Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., melalui Kasi Humas IPTU Herawati, mengatakan bahwa kegiatan monitoring tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di wilayah Kabupaten Lampung Utara.
“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras, kelancaran distribusi, serta harga yang diterima masyarakat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan di lapangan,” ujar IPTU Herawati mewakili Kapolres.
Menurutnya, hasil pemantauan di sejumlah lokasi menunjukkan bahwa kondisi distribusi dan ketersediaan beras masih berjalan dengan baik. Namun, pengawasan tetap akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kondisi tersebut dapat dipertahankan.
Polres Lampung Utara juga akan terus berkoordinasi dengan Bapanas, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, distributor, jaringan ritel, penggilingan padi, serta pelaku usaha lainnya yang terlibat dalam rantai pasok beras.
Antisipasi Perubahan Harga dan Gangguan Pasokan
Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mengantisipasi adanya kendala distribusi maupun perubahan harga yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Pemantauan di tingkat pasar juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan langkah yang diperlukan apabila terjadi perubahan kondisi pangan.
Selain itu, pengawasan terhadap penyaluran beras SPHP juga menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Beras yang diperuntukkan bagi stabilisasi pasokan dan harga tersebut diharapkan tersedia di jalur distribusi yang telah ditentukan dan dapat diperoleh masyarakat sesuai ketentuan.
Dengan adanya monitoring secara langsung di pasar, distributor, gudang ritel, dan penggilingan, kondisi rantai pasok dapat diketahui secara lebih menyeluruh. Informasi tersebut menjadi dasar bagi instansi terkait untuk mengambil langkah apabila ditemukan adanya potensi persoalan di lapangan.
Polres Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya komoditas beras. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan pengawasan bersama dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pangan.
Stabilitas harga beras tidak hanya berkaitan dengan kepentingan konsumen, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha pedagang, distributor, penggilingan, serta kesejahteraan petani sebagai produsen bahan baku. Oleh sebab itu, pengawasan perlu dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan kondisi seluruh mata rantai pangan.
Dalam konteks tersebut, monitoring harga dan penyaluran beras menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebijakan pangan dapat berjalan secara efektif di tingkat daerah. Dengan ketersediaan stok yang cukup, distribusi yang lancar, dan harga yang sesuai ketentuan, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik.
“Polres Lampung Utara berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas IPTU Herawati.
Monitoring bersama Bapanas dan instansi terkait tersebut sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dan aparat dalam mengawal kebutuhan pangan masyarakat. Pemantauan akan terus dilakukan guna memastikan kondisi pasokan, distribusi, dan harga beras di Kabupaten Lampung Utara tetap terkendali serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
(*)
# Pewarta Pariyo Saputra #
0 Komentar