KOTABUMI, (GNOTIF.COM) - Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Dra. Intji Indriati, M.H., mewakili Bupati Lampung Utara menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara, Jumat, 25 September 2026.
Rapat paripurna yang berlangsung di lingkungan DPRD Kabupaten Lampung Utara tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, M. Yusrizal, S.T., dan dihadiri oleh unsur pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran Sekretaris Daerah Intji Indriati dalam rapat tersebut merupakan bentuk representasi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mengikuti proses pembahasan bersama lembaga legislatif terkait arah pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu tahapan strategis dalam siklus penyusunan anggaran daerah. Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD melakukan pencermatan terhadap rancangan pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah yang nantinya menjadi bagian dari kebijakan anggaran Kabupaten Lampung Utara.
Proses pembahasan APBD tidak hanya berkaitan dengan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada tahun berikutnya. Karena itu, setiap tahapan pembahasan menjadi ruang bagi eksekutif dan legislatif untuk mencermati kebutuhan daerah serta prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam APBD.
Dalam rapat paripurna tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama DPRD mengikuti agenda pembahasan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan APBD 2027 agar kebijakan penganggaran daerah dapat diselaraskan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Agenda tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD. Hubungan kerja antara unsur eksekutif dan legislatif memiliki peran dalam memastikan proses penyusunan anggaran daerah berjalan melalui mekanisme pembahasan yang berlaku.
Selain Ketua DPRD M. Yusrizal, S.T., rapat paripurna turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Utara. Kehadiran unsur Forkopimda menunjukkan bahwa agenda pembahasan APBD merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melibatkan berbagai unsur terkait.
Turut hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Keterlibatan para kepala OPD dalam proses pembahasan anggaran menjadi penting karena masing-masing perangkat daerah memiliki program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan. Program-program tersebut kemudian menjadi bagian dari proses perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Rancangan Nota Keuangan menjadi salah satu dokumen penting yang memberikan gambaran mengenai kebijakan dan kondisi keuangan daerah dalam penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi bahan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum APBD ditetapkan sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku.
Pembahasan Raperda APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2027 juga menjadi kesempatan untuk mencermati berbagai kebutuhan daerah dalam menghadapi tahun anggaran mendatang. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki ruang untuk membahas prioritas serta menyesuaikan rancangan anggaran dengan kemampuan keuangan daerah.
Dalam prosesnya, pembahasan APBD membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan antara perangkat daerah, pemerintah daerah, dan DPRD. Hal tersebut diperlukan agar berbagai program yang direncanakan dapat dibahas secara menyeluruh sebelum menjadi bagian dari kebijakan anggaran daerah.
Kehadiran Sekda Intji Indriati yang mewakili Bupati Lampung Utara juga memperlihatkan keterlibatan aktif jajaran pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan APBD 2027. Sebagai Sekretaris Daerah, koordinasi antarpemerintahan dan perangkat daerah menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai proses administrasi pemerintahan dapat berjalan secara terarah.
Rapat paripurna DPRD Lampung Utara tersebut berlangsung sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan anggaran daerah. Seluruh unsur yang hadir mengikuti jalannya rapat sesuai agenda yang telah ditetapkan.
Melalui proses pembahasan yang dilakukan bersama, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD diharapkan dapat menyelaraskan rancangan kebijakan pendapatan dan belanja daerah dengan arah pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran 2027. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses untuk menghasilkan dokumen APBD yang nantinya menjadi dasar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan daerah.
Agenda pembahasan APBD juga memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah akan menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah.
Karena itu, tahapan pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2027 menjadi perhatian penting bagi seluruh jajaran terkait. Pemerintah daerah bersama DPRD terus menjalankan proses pembahasan melalui tahapan yang telah ditentukan sebagai bagian dari penyusunan kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Utara.
Dengan berlangsungnya rapat paripurna tersebut, proses pembahasan Rancangan Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2027 terus berjalan. Kehadiran unsur pimpinan daerah, DPRD, Forkopimda, kepala OPD, serta jajaran pejabat pemerintah daerah menjadi bagian dari sinergi dalam pembahasan agenda keuangan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara pada 2027. Seluruh proses pembahasan selanjutnya akan mengikuti mekanisme dan tahapan pembentukan APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
# Pewarta Pariyo Saputra #
0 Komentar