Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti persoalan kepemilikan sertifikat tanah yang dihadapi sejumlah warga Kelurahan Kotaalam. Pertemuan itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan sekaligus meminta perhatian dan bantuan pemerintah daerah serta instansi terkait agar persoalan pertanahan tersebut dapat menemukan penyelesaian.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Camat Kotabumi Selatan, Lurah Kotaalam, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, serta perwakilan masyarakat Kelurahan Kotaalam.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah daerah dan instansi pertanahan dalam pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai aspek administrasi, ketentuan hukum, serta mekanisme yang harus ditempuh untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan sertifikat tanah yang disampaikan masyarakat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Yusrizal, S.T., menyampaikan bahwa setiap persoalan pada dasarnya memiliki jalan keluar apabila diupayakan melalui komunikasi dan kerja sama seluruh pihak yang berkepentingan.
Menurutnya, permasalahan yang disampaikan masyarakat perlu dibahas secara bersama-sama dengan mengedepankan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku.
Dengan demikian, langkah penyelesaian yang diambil nantinya dapat memberikan kepastian serta tidak menimbulkan persoalan baru.
"Persoalan pasti ada jalan keluarnya. Namun, kita harus menyelesaikannya dengan bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ada jalannya," tutur Yusrizal.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Lampung Utara terbuka menerima aspirasi masyarakat, termasuk persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan administrasi pertanahan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung melalui audiensi merupakan salah satu langkah untuk mempertemukan masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan tersebut.
Yusrizal juga menekankan pentingnya keterlibatan instansi terkait agar setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Hal ini diperlukan mengingat persoalan sertifikat tanah berkaitan dengan dokumen kepemilikan, riwayat tanah, serta keabsahan hubungan hukum antara pemilik dan pihak yang mengajukan penyelesaian.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara bersama perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses penyelesaian persoalan sertifikat tanah tersebut.
Disampaikan bahwa apabila proses penyelesaian berkaitan dengan nama pemilik yang tercantum dalam akta atau sertifikat tanah, maka pihak yang mengajukan harus memiliki hubungan ahli waris yang sah dengan pemilik yang bersangkutan.
Hubungan tersebut harus dapat dibuktikan melalui garis keturunan atau hubungan satu darah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, proses pengurusan tidak dapat dilakukan begitu saja menggunakan nama orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan keturunan yang sah dengan pemilik sertifikat.
Penjelasan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam audiensi karena masyarakat perlu memahami persyaratan hukum dan administrasi sebelum melanjutkan proses pengurusan dokumen pertanahan.
Pihak terkait juga menekankan bahwa setiap tahapan penyelesaian harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kelengkapan dokumen dan kejelasan hubungan hukum menjadi bagian penting agar proses yang dilakukan memiliki dasar yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah, pemahaman terhadap persyaratan tersebut sangat diperlukan.
Terlebih apabila dokumen kepemilikan masih tercatat atas nama pihak lain yang telah meninggal dunia atau terdapat persoalan administrasi terkait ahli waris.
Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan dan berkoordinasi dengan instansi berwenang untuk memperoleh petunjuk mengenai tahapan pengurusan selanjutnya.
Audiensi tersebut juga memberikan kesempatan kepada perwakilan warga untuk menyampaikan harapan dan meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan yang sedang mereka hadapi. Masyarakat berharap adanya pendampingan serta koordinasi lintas instansi sehingga permasalahan kepemilikan sertifikat tanah di lingkungan mereka dapat ditangani sesuai aturan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Yusrizal kembali menyampaikan komitmennya untuk membantu masyarakat dalam mencari jalan penyelesaian. Ia berharap komunikasi yang telah dibangun melalui pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menemukan solusi yang tepat.
Ketua DPRD Lampung Utara itu menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya membantu memfasilitasi persoalan yang disampaikan masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya instansi yang mempunyai kewenangan dalam bidang pertanahan dan administrasi pemerintahan.
"Insyaallah, kami akan membantu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Mudah-mudahan nanti dapat ditemukan jalan keluarnya," imbuhnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan masyarakat membutuhkan komunikasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, DPRD, dan instansi teknis. Setiap pihak diharapkan dapat menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya agar permasalahan yang ada dapat ditangani secara tepat.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Kelurahan Kotaalam menyampaikan harapan agar persoalan kepemilikan sertifikat tanah yang mereka hadapi mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah. Mereka berharap Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, BPN, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.
Masyarakat menilai audiensi menjadi kesempatan penting untuk menyampaikan langsung persoalan yang selama ini membutuhkan penjelasan dan penanganan dari pihak berwenang.
Melalui pertemuan tersebut, warga berharap memperoleh kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, serta langkah yang harus ditempuh dalam proses penyelesaian kepemilikan sertifikat tanah.
Perwakilan warga juga berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, kecamatan, dan kelurahan dapat terus dilakukan sehingga aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pertemuan semata, melainkan dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan aspirasi masyarakat dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam mencari penyelesaian persoalan pertanahan.
Selain memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan, audiensi juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan sertifikat tanah.
Melalui dialog dan koordinasi tersebut, diharapkan masyarakat Kelurahan Kotaalam dapat memperoleh kejelasan mengenai jalur penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua DPRD Lampung Utara bersama pihak terkait diharapkan dapat terus mengawal komunikasi dan memberikan arahan kepada masyarakat agar setiap tahapan penyelesaian dapat berjalan dengan baik.
Dengan adanya audiensi ini, masyarakat berharap persoalan kepemilikan sertifikat tanah di RT 011 Lingkungan 5B, Kelurahan Kotaalam, Kecamatan Kotabumi Selatan, dapat menemukan titik terang melalui proses yang tertib, transparan, serta mengedepankan kepastian hukum dan hak-hak masyarakat.
# Pewarta Pariyo Saputra #
Redaksi GNotif.Com
0 Komentar