JAKARTA, (GNOTIF.COM) – Kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dalam memberantas praktik mafia tanah mendapat pengakuan dan apresiasi dari pemerintah pusat. Kapolda Lampung bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah Polda Lampung menerima penghargaan berupa piagam dan penyematan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang mampu melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Capaian itu sekaligus menjadi bukti keseriusan jajaran kepolisian dalam mendukung upaya pemerintah memberantas berbagai praktik kejahatan di bidang pertanahan.
Pemberian penghargaan berlangsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang digelar di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN, didampingi Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Momentum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan koordinasi lintas lembaga dalam memperkuat pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan di Indonesia.
Keberhasilan Polda Lampung melampaui target penuntasan perkara mendapat perhatian tersendiri karena persoalan mafia tanah masih menjadi salah satu tantangan dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Praktik kejahatan pertanahan dapat menimbulkan konflik kepemilikan, kerugian ekonomi, hingga mengancam hak masyarakat atas tanah yang dimiliki atau dikuasainya secara sah.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.
"Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja," ujar Yuni.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kesungguhan personel dalam menjalankan tugas penegakan hukum serta membangun koordinasi dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dalam penanganan persoalan pertanahan.
Penanganan tindak pidana pertanahan membutuhkan langkah yang terukur dan profesional. Sebab, perkara yang berkaitan dengan tanah sering kali melibatkan persoalan administrasi, dokumen kepemilikan, riwayat penguasaan lahan, hingga dugaan perbuatan melawan hukum yang harus ditangani berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Satgas Anti Mafia Tanah menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat upaya pemberantasan kejahatan pertanahan. Melalui kerja sama antara kepolisian, Kementerian ATR/BPN, kejaksaan, dan instansi terkait, penanganan perkara diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Yuni menegaskan, Polda Lampung memberikan perhatian serius terhadap berbagai bentuk tindak pidana pertanahan karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan kerugian materiil, tetapi juga menyangkut hak dasar masyarakat dalam memiliki dan menguasai tanah.
"Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya," tegasnya.
Ia menjelaskan, praktik mafia tanah dapat dilakukan melalui berbagai modus yang merugikan masyarakat. Di antaranya dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, penipuan dalam transaksi tanah, penyalahgunaan dokumen kepemilikan, hingga tindakan lain yang bertujuan mengambil alih atau menguasai tanah secara tidak sah.
Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan harus dilakukan secara serius dengan tetap mengedepankan profesionalisme, ketelitian, dan kepastian hukum. Setiap laporan maupun dugaan tindak pidana perlu ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan sesuai aturan yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung tercatat sebagai salah satu dari 10 kepolisian daerah yang menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.
Pemberian penghargaan kepada 10 Polda tersebut menunjukkan adanya apresiasi terhadap kontribusi jajaran kepolisian di berbagai wilayah dalam mendukung program pencegahan dan penindakan tindak pidana pertanahan. Capaian masing-masing daerah diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara yang berkaitan dengan praktik mafia tanah.
Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 tersebut juga diisi dengan sejumlah agenda penting. Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video selayang pandang mengenai Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan.
Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Agenda berikutnya berupa sambutan serta pengarahan dari Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Menteri ATR/BPN kemudian memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi rapat koordinasi tersebut. Kehadiran para pimpinan lembaga dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dalam menghadapi persoalan tindak pidana pertanahan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Koordinasi tersebut dinilai penting karena penanganan perkara pertanahan tidak selalu berdiri sendiri. Dalam sejumlah persoalan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen, data administrasi, status hak atas tanah, serta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek sengketa atau dugaan tindak pidana.
Dengan adanya koordinasi yang kuat, proses penanganan perkara diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah. Selain itu, sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penanganan serta memastikan setiap tindakan hukum memiliki dasar yang jelas.
Yuni menambahkan, penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN tidak akan membuat jajaran Polda Lampung berpuas diri. Sebaliknya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja dalam memberantas praktik mafia tanah.
Menurutnya, tantangan dalam penanganan kejahatan pertanahan masih membutuhkan perhatian bersama. Karena itu, Polda Lampung akan terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN serta instansi terkait guna mencegah munculnya praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
"Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan setiap perkara. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban dugaan praktik mafia tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli maupun pengurusan administrasi pertanahan. Pemeriksaan terhadap dokumen dan kejelasan status tanah menjadi langkah penting untuk menghindari potensi penipuan atau permasalahan hukum di kemudian hari.
Masyarakat yang menemukan indikasi pemalsuan dokumen, penipuan, atau bentuk dugaan tindak pidana pertanahan lainnya diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan awal bagi kepolisian untuk melakukan penelusuran dan mengambil langkah sesuai prosedur.
Keberhasilan Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung melampaui target penuntasan perkara tahun 2026 dan menerima Pin Emas dari Menteri ATR/BPN menjadi pencapaian penting bagi institusi kepolisian di Provinsi Lampung. Namun, penghargaan tersebut juga membawa tanggung jawab untuk terus menjaga konsistensi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan profesionalisme personel, serta sinergi dengan instansi terkait, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan. Upaya tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban praktik kejahatan yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan lahan.
Dengan demikian, penghargaan Pin Emas bukan hanya menjadi bentuk pengakuan atas capaian kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung, tetapi juga menjadi dorongan untuk melanjutkan upaya pemberantasan mafia tanah secara berkelanjutan demi terwujudnya perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum di bidang pertanahan.
GNOTIF.COM – Mengawal informasi, menyampaikan fakta.
```

0 Komentar