Komitmen tersebut terlihat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Tapis, Rabu (18/11/2026).
Rakor dipimpin sekaligus dibuka oleh Wakil Bupati Lampung Utara Romli, S.Kom., S.H., M.H., didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Mat Soleh, M.Pd.
Kegiatan tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan lembaga terkait.
Di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara yang diwakili Ketua Komisi IV Imam Santosa, S.Sos., Kepala Dinas Sosial Imam Hanafi, M.Pd.I., Kepala Bappeda Dewi Setyawati, S.P., M.S.E., M.Sc., serta Dr. Suwardi, S.H., M.H., CM., CPCLE., CPS.
Turut hadir pula perwakilan Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta jajaran perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara.
Dalam mengawali kegiatan, Wakil Bupati Romli menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Lampung Utara yang belum dapat hadir karena memiliki agenda lain pada waktu bersamaan.
“Saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati karena berhalangan hadir di tengah kita saat ini karena ada agenda lain di waktu bersamaan,” ujar Romli saat membuka sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Romli menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu agenda strategis nasional yang membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan.
Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, pelaksanaan upaya tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola data sosial ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Menurut Romli, keberadaan DTSEN harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh perangkat daerah. Data yang terintegrasi diharapkan menjadi acuan dalam menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah.
Dengan menggunakan data yang akurat, pemerintah dapat mengurangi risiko ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan maupun pelaksanaan program pemberdayaan. Hal ini penting agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh akses terhadap berbagai bentuk dukungan pemerintah.
Romli juga mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu organisasi perangkat daerah. Diperlukan kerja sama dan keterpaduan program antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai lembaga yang memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, ia turut menyinggung sejumlah program nasional yang sedang berjalan dan memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat.
Menurutnya, berbagai program tersebut harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan, bukan sebagai beban tambahan bagi pemerintah daerah.
“Amanat ini kita jalankan seiring program nasional yang sedang berjalan yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat yang kita pandang sebagai peluang memperkuat ikhtiar penanggulangan kemiskinan, bukan beban tambahan, melainkan bagian dari solusi,” ujar Romli.
Ia menjelaskan, setiap program nasional memiliki sasaran dan manfaat yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat apabila pelaksanaannya terkoordinasi dengan baik.
Program MBG, misalnya, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok sasaran yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pengembangan KDMP diharapkan dapat membuka ruang penguatan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui kegiatan koperasi.
Adapun Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang berkaitan dengan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan agar dapat memperoleh kesempatan belajar secara lebih baik.
Ketiga program tersebut memerlukan dukungan data dan koordinasi agar pelaksanaannya dapat terhubung dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Karena itu, Wakil Bupati meminta seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa, dan lurah untuk tidak mengabaikan pentingnya pemutakhiran serta pemanfaatan data sosial ekonomi.
Ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan agar menjadikan DTSEN sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima manfaat, baik untuk program pemerintah pusat maupun program pemerintah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap bentuk intervensi benar-benar menjangkau masyarakat sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Selain ketepatan sasaran, koordinasi juga diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program bantuan. Dengan adanya kesamaan data dan pemahaman antarlembaga, pelaksanaan program diharapkan dapat lebih terarah, terukur, dan saling mendukung.
Dalam konteks pemerintahan daerah, perangkat daerah memiliki peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Dinas Sosial berkaitan dengan pendataan serta pelayanan sosial, Bappeda berperan dalam koordinasi perencanaan pembangunan, sedangkan perangkat daerah lainnya mendukung pelaksanaan program sesuai bidang kewenangannya.
Keterlibatan BPS, Bulog, BAZNAS, dan unsur lainnya juga menjadi bagian dari koordinasi yang dibutuhkan dalam membangun pendekatan penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor.
Melalui forum Rakor TKPK tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendorong agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya penggunaan DTSEN sebagai instrumen pendukung kebijakan.
Data yang baik harus diikuti dengan perencanaan program yang sesuai. Begitu pula pelaksanaan program perlu disertai koordinasi, pengawasan, serta evaluasi agar manfaatnya dapat diketahui dan diperbaiki apabila ditemukan kendala di lapangan.
Pemerintah kecamatan dan pemerintahan desa maupun kelurahan juga diharapkan berperan aktif dalam memastikan kondisi masyarakat di wilayah masing-masing dapat teridentifikasi dengan baik. Hal ini penting mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat mengalami perubahan sehingga membutuhkan perhatian dalam proses pemutakhiran data.
Dengan demikian, program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya dapat diselaraskan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Rakor TKPK Tahun 2026 ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memperkuat sinergi dalam menjalankan agenda pengentasan kemiskinan.
Forum koordinasi tersebut juga menjadi ruang bagi perangkat daerah dan lembaga terkait untuk menyamakan langkah dalam mendukung kebijakan nasional di tingkat kabupaten.
Wakil Bupati Romli menegaskan pentingnya komitmen bersama agar seluruh program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara terintegrasi.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor dan pemanfaatan data yang akurat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berkomitmen mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi dan perencanaan semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui program yang tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dengan optimalisasi DTSEN, pemerintah daerah diharapkan memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan prioritas pembangunan dan memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian serta akses terhadap program perlindungan sosial dan pemberdayaan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara pun mendorong seluruh jajaran pemerintahan dan lembaga terkait untuk terus menjaga koordinasi sehingga percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Ragem Tunas Lampung.
GNOTIF.COM






0 Komentar