Dewan Pers dan Bappenas Tandatangani MoU Sinergi Peran Pers dalam Pembangunan Nasional

JAKARTA, (GNOTIF.COM) - Dewan Pers dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) memperkuat kerja sama dalam mendukung pembangunan nasional melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait sinergi peran pers dalam perencanaan dan pelaksanaan program prioritas nasional.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kerja sama tersebut secara khusus berkaitan dengan sinergi peran pers dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Memperkuat Peran Pers dalam Pembangunan

Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat hubungan antara lembaga pers dan pemerintah, khususnya dalam konteks pembangunan nasional. Pers tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai peran strategis dalam membangun komunikasi publik yang sehat mengenai berbagai agenda pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan, informasi yang akurat dan mudah dipahami masyarakat menjadi salah satu unsur penting. Berbagai program pemerintah yang telah dirancang membutuhkan dukungan komunikasi publik agar tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaannya dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Melalui kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian PPN/Bappenas tersebut, peran pers diharapkan dapat semakin optimal dalam mengawal informasi mengenai program-program prioritas nasional. Media massa dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menyajikan informasi secara faktual, berimbang, dan bertanggung jawab.

Kerja sama ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan informasi pembangunan kepada publik secara transparan dan dapat dipercaya.

Sinergi dengan RPJMN 2025-2029

Nota kesepahaman yang ditandatangani Dewan Pers dan Kementerian PPN/Bappenas memiliki kaitan langsung dengan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMN merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan arah, sasaran, serta berbagai prioritas pembangunan dalam periode lima tahunan.

Dalam konteks tersebut, pers dapat mengambil bagian melalui fungsi jurnalistiknya dalam menyampaikan perkembangan pembangunan kepada masyarakat. Pemberitaan yang berkualitas dapat membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan dan program yang sedang dijalankan pemerintah.

Di sisi lain, media juga mempunyai fungsi kontrol sosial. Artinya, pers tidak hanya bertugas menyampaikan keberhasilan program pemerintah, tetapi juga dapat memberikan ruang bagi kritik, evaluasi, aspirasi, serta masukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Sinergi yang dibangun melalui nota kesepahaman ini diharapkan dapat menciptakan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai agenda pembangunan sekaligus memiliki ruang untuk menyampaikan tanggapan terhadap berbagai kebijakan publik.

Pers sebagai Pilar Informasi Publik

Pers memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Melalui kerja jurnalistik, masyarakat memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa dan kebijakan yang memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari.

Dalam pembangunan nasional, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena program pemerintah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pembangunan sumber daya manusia, perekonomian, infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program sosial dan pembangunan daerah membutuhkan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Media massa dapat membantu menjelaskan substansi kebijakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pemberitaan yang mendalam juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah program direncanakan, dilaksanakan, serta memberikan dampak bagi masyarakat.

Namun, peran tersebut tetap harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik. Informasi yang disampaikan kepada publik harus melalui proses verifikasi dan mengedepankan keberimbangan. Dengan demikian, sinergi antara pers dan pemerintah tidak dimaknai sebagai bentuk keberpihakan media kepada pemerintah, melainkan sebagai upaya memperkuat ekosistem informasi publik.

Menjaga Independensi dan Profesionalisme Pers

Kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian PPN/Bappenas juga menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. Dalam menjalankan fungsi pemberitaan mengenai pembangunan, media tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi serta menjalankan prinsip jurnalistik secara profesional.

Sinergi dengan pemerintah perlu ditempatkan dalam kerangka keterbukaan informasi dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan informasi mengenai program pembangunan, sedangkan pers memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengolah informasi tersebut menjadi pemberitaan yang bermanfaat bagi publik.

Hubungan yang sehat antara pemerintah dan media sangat dibutuhkan dalam menciptakan ruang publik yang informatif. Pemerintah memperoleh saluran untuk menjelaskan kebijakan, sementara masyarakat mendapatkan informasi yang dapat menjadi dasar untuk memahami sekaligus mengawasi jalannya pembangunan.

Dalam kondisi perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, kebutuhan terhadap informasi yang kredibel juga semakin besar. Masyarakat saat ini dapat memperoleh informasi dari berbagai platform, termasuk media sosial. Kondisi tersebut membuat keberadaan media profesional menjadi semakin penting dalam menghadirkan informasi yang telah melalui proses jurnalistik.

Mendorong Informasi Pembangunan yang Berkualitas

Salah satu aspek yang dapat diperkuat melalui kerja sama ini adalah penyampaian informasi pembangunan yang lebih berkualitas. Program prioritas nasional perlu disampaikan tidak hanya dalam bentuk angka atau laporan administratif, tetapi juga melalui informasi yang menjelaskan manfaat program bagi masyarakat.

Media dapat menghadirkan perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Pemberitaan mengenai pembangunan di lapangan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sebenarnya, termasuk berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, pemberitaan media dapat menjadi salah satu sumber informasi yang membantu publik memahami proses pembangunan secara lebih komprehensif. Media juga dapat mengangkat berbagai praktik baik di daerah yang berpotensi menjadi pembelajaran bagi wilayah lainnya.

Di saat yang sama, pemberitaan yang kritis dan konstruktif dapat membantu mendorong perbaikan apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan program. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dan data dapat menjadi bagian dari proses evaluasi pembangunan.

Memperkuat Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Pembangunan nasional pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan dan program yang menyangkut kepentingan mereka.

Pers dapat memainkan peran sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui pemberitaan, sementara pemerintah dapat memberikan penjelasan atau tanggapan terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, sinergi Dewan Pers dengan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mendorong terciptanya ekosistem komunikasi pembangunan yang lebih terbuka. Informasi yang disampaikan kepada publik diharapkan tidak berhenti pada penyampaian kebijakan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai tujuan dan dampak kebijakan tersebut.

Pers Diharapkan Turut Mengawal Program Prioritas

Program atau kegiatan prioritas nasional yang menjadi bagian dari RPJMN 2025-2029 memiliki cakupan yang luas. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan masyarakat secara umum.

Dalam kondisi tersebut, pers dapat turut mengawal perkembangan program melalui pemberitaan yang informatif dan berimbang. Media dapat memantau perkembangan program, menggali informasi dari berbagai pihak, serta menyampaikan perkembangan tersebut kepada masyarakat.

Pengawalan melalui pemberitaan tidak berarti pers mengambil alih tugas lembaga pemerintah. Sebaliknya, pers menjalankan fungsi jurnalistiknya untuk memastikan publik memperoleh informasi yang relevan mengenai proses pembangunan.

Dengan adanya informasi yang memadai, masyarakat dapat mengetahui bagaimana program pembangunan dilaksanakan serta apa manfaat yang diharapkan. Masyarakat juga dapat menyampaikan masukan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan program di daerah masing-masing.

Kolaborasi untuk Membangun Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan pembangunan. Kebijakan yang baik akan lebih mudah diterima masyarakat apabila disampaikan secara terbuka, jelas, dan didukung informasi yang dapat dipercaya.

Dalam hal ini, pers mempunyai posisi strategis. Media yang profesional dapat membantu masyarakat membedakan informasi faktual dengan informasi yang belum terverifikasi. Peran tersebut semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan munculnya berbagai informasi yang berpotensi menyesatkan publik.

Kerja sama Dewan Pers dan Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kualitas komunikasi pembangunan. Pemerintah dapat meningkatkan keterbukaan informasi mengenai agenda pembangunan, sementara insan pers dapat menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional.

Jika sinergi tersebut berjalan dengan baik, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi pembangunan yang lebih lengkap, objektif, dan mudah dipahami. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat membantu menciptakan partisipasi publik yang lebih baik dalam proses pembangunan nasional.

Momentum Memperkuat Ekosistem Pers Nasional

Penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (3/9/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat kontribusi pers terhadap pembangunan nasional.

Kerja sama tersebut menempatkan pers sebagai salah satu unsur penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Pers tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, sekaligus dapat berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi mengenai agenda pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, sinergi tersebut tentu membutuhkan komitmen dari seluruh pihak untuk menghormati kebebasan pers dan prinsip-prinsip jurnalistik. Pemerintah dan lembaga publik perlu memberikan akses informasi yang memadai, sedangkan media dituntut menjaga akurasi, independensi, keberimbangan, serta kepentingan masyarakat dalam setiap pemberitaan.

Dengan prinsip tersebut, kerja sama antara Dewan Pers dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Informasi pembangunan tidak hanya menjadi materi komunikasi pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui, memahami, memberikan masukan, dan turut mengawasi pembangunan.

Menatap Pembangunan 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi periode penting dalam perjalanan pembangunan nasional. Berbagai program prioritas membutuhkan dukungan komunikasi publik yang kuat agar pelaksanaannya dapat dipahami dan mendapat partisipasi masyarakat.

Pers memiliki kapasitas untuk menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah melalui jaringan media nasional maupun lokal. Pemberitaan dari lapangan dapat memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional diterapkan di tingkat daerah serta bagaimana masyarakat merasakan dampaknya.

Karena itu, keterlibatan pers dalam konteks pembangunan perlu diarahkan pada penguatan kualitas informasi publik. Media diharapkan dapat menghadirkan berita yang faktual, mendalam, kritis, dan tetap berimbang sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembangunan nasional.

Penandatanganan nota kesepahaman oleh Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjadi langkah awal untuk membangun sinergi tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus mendorong terciptanya komunikasi pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya mengenai pelaksanaan berbagai program pemerintah, tetapi juga bagaimana seluruh proses tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Pers yang profesional dan independen dapat menjadi bagian penting dalam memastikan informasi pembangunan hadir secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan sinergi yang dibangun melalui nota kesepahaman tersebut, Dewan Pers dan Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat bersama-sama memperkuat ekosistem informasi yang mendukung pelaksanaan prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat dan prinsip kebebasan pers sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

(**)

# Pewarta Pariyo Saputra #