Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Menyepakati Penandatanganan Bersama Penyelenggaraan Hiburan Masyarakat

KOTABUMI, (GNOTIF.COM) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta para pelaku usaha hiburan melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Hiburan Masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pusiban Agung, Kabupaten Lampung Utara, Senin (7/9/2026). Penandatanganan kesepakatan menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola penyelenggaraan hiburan masyarakat yang tetap memberikan ruang bagi kreativitas dan aktivitas ekonomi, namun berjalan seiring dengan kepentingan menjaga ketertiban, keamanan, norma agama, adat istiadat, serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Kesepakatan tersebut mempertemukan berbagai unsur yang memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, hingga pelaku usaha hiburan duduk bersama untuk membangun pemahaman dan komitmen yang sama mengenai penyelenggaraan hiburan masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Utara Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., menegaskan bahwa pengaturan mengenai izin keramaian bukan dimaksudkan untuk menghambat kreativitas masyarakat maupun mematikan roda perekonomian. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dipandang sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial.

Bupati: Pengaturan Bukan untuk Mematikan Kreativitas

Bupati Hamartoni menyampaikan bahwa masyarakat tetap membutuhkan ruang untuk berekspresi, berkesenian, dan menjalankan aktivitas ekonomi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan aturan yang berlaku.

Menurut Bupati, penyelenggaraan hiburan masyarakat harus tetap menghormati batas-batas norma agama, adat istiadat, serta hukum. Dengan demikian, kegiatan hiburan tidak hanya dinilai dari sisi hiburan semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan.

“Kesepakatan mengenai izin keramaian hadir bukan untuk menghambat kreativitas ataupun mematikan roda ekonomi masyarakat, dan bukan pula untuk membelenggu kebebasan, tapi yang berjalan beriringan dengan tanggung jawab, yang menghormati batas norma agama, adat istiadat dan hukum yang berlaku,” ujar Bupati Hamartoni dalam sambutannya.

Penegasan tersebut menjadi pesan utama dalam pelaksanaan penandatanganan Kesepakatan Bersama. Pemerintah daerah ingin agar pengaturan penyelenggaraan hiburan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama, bukan semata-mata pembatasan terhadap kegiatan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, para pelaku usaha hiburan juga diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara profesional dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pelaku usaha hiburan dengan masyarakat di sekitarnya.

Membangun Pola Baru dalam Kehidupan Bermasyarakat

Bupati Lampung Utara juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun pola baru dalam kehidupan bermasyarakat. Pola tersebut diharapkan mampu membuka ruang bagi ekspresi dan perkembangan seni tanpa mengesampingkan keamanan serta nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat.

Hamartoni ingin agar ruang ekspresi masyarakat tetap terbuka. Kegiatan seni dan hiburan diharapkan tetap dapat berkembang, namun harus memiliki fondasi yang kuat berupa keamanan, norma agama, adat istiadat, serta kepatuhan terhadap hukum.

“Untuk itulah, saya ingin mengetuk pintu hati untuk membangun pola baru dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah tatanan dimana ruang ekspresi tetap terbuka lebar, seni tetap tumbuh subur, namun fondasi keamanan dan nilai luhur agama dan adat tetap berdiri kokoh tak tergoyahkan, serta marwah hukum tetap tegak dan terjaga,” kata Hamartoni.

Pernyataan tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam mengelola kegiatan hiburan masyarakat. Pemerintah tidak ingin kegiatan seni dan hiburan kehilangan ruang, tetapi pada saat yang sama keamanan serta ketertiban masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai kepentingan dapat berjalan secara beriringan apabila terdapat kesadaran dan komitmen untuk saling menghormati. Karena itu, kesepakatan bersama menjadi salah satu instrumen untuk membangun pemahaman yang sama antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ajakan kepada Pemilik dan Pengelola Orgen Musik

Secara khusus, Bupati Hamartoni menyampaikan pesan kepada para pemilik dan pengelola orgen musik agar dapat menjalankan kegiatan hiburan secara bertanggung jawab. Para pelaku seni dan usaha hiburan diharapkan tetap menjaga profesionalitas serta memperhatikan ketertiban dan keamanan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan.

“Kepada para pemilik dan pengelola orgen musik, mari kita menjadi seniman yang bertanggung jawab serta imbauan kepada kita semua masyarakat agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan demi kenyamanan bersama,” ajak Bupati Hamartoni.

Ajakan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha hiburan, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan hiburan membutuhkan partisipasi semua pihak.

Pelaku hiburan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai kesepakatan, sementara masyarakat juga diharapkan turut menjaga suasana tetap tertib. Dengan adanya kerja sama tersebut, kegiatan hiburan dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar.

Kapolres dan Kajari Paparkan Aspek Hukum

Setelah sambutan Bupati Lampung Utara, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai pengaturan hiburan malam dari aspek hukum. Materi tersebut disampaikan oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Raswidiati Anggraini, S.I.K., serta Kajari Lampung Utara Edy Subhan, SH., MH.

Pemaparan tersebut memberikan gambaran mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan hiburan malam. Dalam materi yang disampaikan, pengaturan hiburan malam turut dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana disebut dalam kegiatan melalui Pasal 265 dan Pasal 274.

Penyampaian materi hukum tersebut menjadi bagian penting sebelum seluruh unsur yang hadir melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama. Dengan adanya penjelasan mengenai aspek hukum, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan hiburan.

Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyatukan persepsi antara pemerintah daerah dan unsur penegak hukum dengan para tokoh masyarakat serta pelaku usaha hiburan. Kesamaan pemahaman diperlukan agar kesepakatan yang telah dibuat dapat diterapkan secara konsisten.

Hiburan Malam Dibatasi hingga Pukul 17.00 WIB

Setelah rangkaian sambutan dan pemaparan materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama oleh seluruh unsur perwakilan yang hadir.

Salah satu poin utama dalam kesepakatan tersebut adalah pembatasan hiburan malam sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kesepakatan ini menjadi komitmen bersama yang melibatkan berbagai unsur terkait dalam penyelenggaraan hiburan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Pembatasan waktu tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan keteraturan dalam pelaksanaan hiburan masyarakat. Dengan adanya batas waktu yang disepakati, diharapkan kegiatan hiburan dapat berlangsung secara lebih tertib dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di lingkungan sekitar.

Kesepakatan yang ditandatangani secara bersama-sama juga memperlihatkan adanya komitmen lintas unsur. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan pelaku usaha hiburan memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar kesepakatan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan.

Menjaga Keseimbangan antara Hiburan, Ekonomi dan Ketertiban

Pengaturan penyelenggaraan hiburan masyarakat pada dasarnya berkaitan dengan upaya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan. Di satu sisi, kegiatan hiburan dapat menjadi ruang kreativitas bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha. Namun di sisi lain, penyelenggaraan kegiatan juga perlu memperhatikan ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Karena itu, kesepakatan bersama menjadi sarana untuk membangun komitmen agar kegiatan hiburan tetap berjalan dalam koridor yang telah disepakati. Para pelaku usaha diharapkan dapat menyesuaikan kegiatan dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan masyarakat diharapkan ikut menjaga suasana agar tetap aman dan kondusif.

Peran tokoh agama dan tokoh adat juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Nilai-nilai agama dan adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan sosial yang perlu dihormati dalam pelaksanaan berbagai kegiatan di tengah masyarakat.

Demikian pula dengan organisasi kepemudaan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban. Keterlibatan generasi muda dalam menjaga suasana kondusif menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Komitmen Bersama untuk Kenyamanan Masyarakat

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Hiburan Masyarakat di Gedung Pusiban Agung bukan sekadar kegiatan seremonial. Kesepakatan tersebut menjadi simbol adanya komitmen bersama untuk menciptakan penyelenggaraan hiburan yang tetap memberikan ruang bagi kreativitas, tetapi tidak mengabaikan tanggung jawab sosial.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama seluruh unsur yang terlibat diharapkan dapat terus membangun komunikasi dalam pelaksanaan kesepakatan. Dialog antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara luas diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Dengan adanya kesepakatan pembatasan hiburan malam sampai dengan pukul 17.00 WIB, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian mengenai ketentuan waktu penyelenggaraan hiburan. Di sisi lain, para pelaku usaha juga memiliki pedoman yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menempatkan keamanan, ketertiban, norma agama, adat istiadat, dan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan hiburan masyarakat. Ruang kreativitas tetap diberikan, tetapi harus berjalan dengan penuh tanggung jawab.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh pihak yang hadir dan menandatangani Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Hiburan Masyarakat.

Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa penyelenggaraan hiburan di Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat berlangsung dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Sinergi seluruh unsur menjadi kunci agar hiburan, aktivitas ekonomi, kreativitas seni, keamanan, serta nilai-nilai sosial dapat berjalan secara beriringan.

Melalui kesepakatan tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan, sementara pelaku usaha dan masyarakat turut menjaga ketertiban dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, kebijakan pembatasan waktu hiburan malam hingga pukul 17.00 WIB diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan kehidupan masyarakat Lampung Utara yang aman, tertib, nyaman, serta tetap memberikan ruang bagi kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

(Redaksi Gnotif)